Polemik Bantuan Sosial Tidak Merata

Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, atau rentan terhadap risiko sosial. 

Pada kondisi pandemi COVID-19 ini memang bantuan sosial ini salah satu penyelamat ekonomi keluarga yang memang terdampak pandemi ini. Tetapi hal itu tidak berjalan mulus semestinya.

Banyak sekali masyarakat yang mestinya mendapatkan bantuan tersebut, tetapi pada kenyatannya bantuan tersebut tak kunjung turun. Banyak faktor faktor yang memang menyebabkan bantuan tersebut macet atau tak kunjung turun. Hal -- hal dari segala aspek tentu mempengaruhi laju alurnya bantuan sosial ini.

Yang disalahkan pada hal ini rakyat banyak yang menyudutkan pemerintah, tetapi tidak semua faktor itu dari pemerintah. Melihat permasalahan bansos yang terjadi hingga saat ini di Pemerintah Pusat maupun Daerah yang sudah cukup banyak, dapat terlihat dari kritikan yang terjadi terkait proses penyaluran bantuan sosial. 

Kritikan tersebut tidak hanya datang dari masyarakat saja melainkan dari para Pejabat Pemerintah Pusat maupun Daerah, seperti halnya yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan kritik kepada Pemerintah Pusat dalam penyaluran bantuan sosial ini. Kritik terkait dengan data yang tidak terintegrasi di Pemerintah Pusat. (CNBC, 2020)

Adapun aspek -- aspek yang membuat bantuan dana sosial ini tidak turun kepada msyarakat diantaranya :

Survey data masing-masing yang mengakibatkan data yang dimiliki Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak ada sinkronasi. Ketidaksinkronan data inilah yang berakibat penolakan bantuan sosial di Pemerintah Provinsi Jawa Barat oleh sejumlah Kepala Desa di Sukabumi. Mereka menolak bansos dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat lantaran belum ada data yang valid dan dinilai tumpang tindih dengan data warga.

Sebagai contoh kasus dari bantuan sosial ini yaitu salah satu desa di Kabupaten Sukabumi yaitu Desa cibolang, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, Kamis (14/01) terjadi kedilemaan mengenai bantuan sosial (bansos) ini. Kepala Desa Cibolang, Pepen Supendi, mengaku Pemerintah Desa tidak memiliki banyak pilihan dalam mekanisme penyaluran bantuan sosial Kemensos kepada warga penerima manfaat bansos tersebut dan perlunya pertimbangan realisasi yang harus dilakukan dalam waktu cepat. Tentunya dalam hal ini terjadilah dilema soal bantuan sosial COVID-19. 

Pasalnya, bantuan sosial yang bersumber dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang bertujuan untuk membabantu warga terdampak dari pandemi COVID-19 dinilai tidak tepat sasaran. Tetapi beliau ingin memastikan dan berupaya maksimal agar seluruh warganya yang terdapak dari virus corona tersebut mendapat bantuan. Hal yang dikhawatirkan atas kasus ini yaitu adanya kecemburuan sosial yang terjadi di masyarakat.

Aspek lainnya juga yaitu dikarenakan banyaknya jenis bantuan yang di berikan oleh Pemerintah diantaranya Bansos Presiden, Bansos Provinsi, Bansos Kabupaten/Kota, hingga dana desa. Jenis bantuan sosial yang banyak inilah yang mampu memunculkan kebingungan diantara masyarakat, apalagi bantuan yang datang tidak bersamaan. Dan juga bantuan sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah itu nyatanya setiap wilayah berbeda disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di masing -- masing daerah penyaluran.

Lalu data dari masing - masing desa atau kelurahan itu tidak lengkap dikarenakan lambannya pengetahuan dan pengumpulan kartu keluarga (KK) kepada pemerintah setempat. Maka dari itu bantuan sosial tersebut tidak merata dan banyak warga yang tidak mendapatkan hak nya dikarenakan kelalaian warga itu sendiri.

Solusi dari segala permasalahan ini yakni pentingnya melakukan edukasi atau penyuluhan terkait bantuan dana sosial ini agar masyarakat paham dan tahu bagaimana bantuan sosial ini berjalan.

Kompasianival

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H