Upaya Pemerintah Korea Selatan dalam Mengatasi Krisis Demografis

Negara Korea Selatan saat ini sedang mengalami krisis demografi dikarenakan banyak generasi muda yang memilih untuk tidak menikah. Fenomena ini sendiri sudah menyebar luas dikalangan generasi muda bahkan memiliki istilah khusus, yaitu "generasi Sampo". Negara Jepang yang juga mengalami krisis demografi-pun memiliki istilah khusus juga, yaitu "generasi Satori". Generasi muda tersebut mulai melepaskan nilai-nilai yang penting pada generasi orang tuanya seperti pernikahan, seks, dan anak.

Korea Selatan saat ini sedang mengalami krisis demografis sejak dini, mulai dari tahun 1960-an. Pada tahun 2003 Korea Selatan menduduki peringkat total fertility rate (FTR) terendah hanya sebesar 1,19. Pada tahun 1960-an, total fertility rate (TFR) atau angka kesuburan total sebesar 6,0 menjadi 0,98 pada tahun 2018, dan Crude Birth Rate (CBR) dari yang awalnya pada angka 42,27 persen turun hanya menjadi 6,4 per seribu.

Pada kasus ini, Korea Selatan telah berusaha untuk membuat kebijakan dengan harapan kebijakan tersebut dapat menaikkan jumlah tingkat kelahiran di negaranya. Akan tetapi hasil dari kebijakan tersebut berbanding terbalik dengan harapan pemerintah yang berharap bahwa kebijakan yang dibuat dapat meningkatkan angka kelahiran yang mana kebijakan tersebut belum ada hasil yang signifikan dari sebelum kebijakan ini diberlakukan.

Pada masa Park Geun-hye beliau menciptakan sebuah website yang berisi informasi tentang angka kelahiran setiap wilayah di korea selatan dengan maksud tujuan agar masyarakat Korea Selatan merasa tersaingi dalam hal reproduksi. Akan tetapi hal tersebut malah memicu keluhan para wanita di Korea Selatan karna menganggap Park Geun-hye hanya melihat wanita di Kore Selatan hanya sebagai "pabrik pembuat anak".

Pada tahun 2018 pada masa pemerintahan Moon Jae-in mengeluarkan dana sekita $25 miliar untuk memerangi angka kelahiran rendah tersebut, yang di mana angka tersebut merupakan pengeluaran yang hampir setengah dari pengeluaran untuk bidang pertahanan. Dengan pemerintah yang mengeluarkan dana tersebut diharapkan wanita di Korea Selatan dapat meningkatkan angka kelahiran, akan tetapi hal tersebut tidak memberi banyak perubahan dikarenakan pemerintah hanya berfokus pada penyebab kecil daripada penyebab yang lebih besar. 

Misalnya, pemerintah hanya berfokus pada memberikan subsidi pada kebutuhan anak, akan tetapi tidak berusaha untuk mempertahankan dan mempromosikan pekerja perempuan. Pemerintah yang melihat hasil dari kebijakan yang tidak signifikan tersebut akhirnya memangkas anggaran untuk menaikkan angka kelahiran menjadi $20 miliar.