Manajemen Aset dan Kewajiban: Bagaimana Penerapannya di Sektor Pemerintahan?

ditulis oleh Syalsabilla Aulia I.A. dan Leily Febi R.

Ketika mendengar istilah "Manajemen Aset dan Kewajiban" atau Asset and Liability Management (ALM), mungkin yang terlintas di pikiran adalah dunia perbankan atau perusahaan keuangan. Memang, ALM sering digunakan di sektor swasta untuk menjaga stabilitas keuangan. Tapi, tahukah kamu bahwa ALM juga punya peran penting di pemerintahan? Yuk, kita bahas lebih dalam!

Apa itu Asset and Liability Management?

Asset and Liability Management (ALM) adalah pendekatan strategis yang digunakan oleh institusi keuangan untuk mengoptimalkan profit sekaligus mengelola risiko secara efektif berdasarkan keseimbangan antara aset dan kewajiban. Dalam kerangka ALM, pengambilan keputusan dilakukan menggunakan pendekatan terstruktur yang berfokus pada pengelolaan risiko-risiko utama seperti risiko likuiditas, suku bunga, dan nilai tukar.

Dalam konteks keuangan negara, ruang lingkup ALM mencakup pengelolaan aset pemerintah, pengelolaan kewajiban pemerintah, pengelolaan likuiditas, dan manajemen risiko. Pengelolaan aset fokus pada optimalisasi penggunaan sumber daya untuk mendukung pembangunan, sedangkan pengelolaan kewajiban menitikberatkan pada pembayaran utang tepat waktu untuk menjaga kepercayaan investor. Selain itu, pengelolaan likuiditas memastikan arus kas negara cukup untuk kebutuhan operasional, sementara manajemen risiko bertujuan memitigasi potensi ancaman terhadap stabilitas fiskal.

Ketika ALM Masuk di Sektor Pemerintahan: Belajar dari Negara Lain

Di sektor pemerintahan, ALM berperan penting untuk menjaga kesehatan fiskal negara. Namun tidak banyak negara yang secara gamblang menerapkan kerangka ALM. Beberapa negara yang sudah menerapkan pendekatan ini, di antaranya yaitu Selandia Baru dan Australia. Kedua negara tersebut, menggunakan ALM untuk mengelola aset dan kewajiban publik secara lebih terintegrasi.

Selandia Baru merupakan negara yang memelopori penggunaan ALM secara komprehensif. Dilansir dari Kementerian Keuangan, 2022, penggunaan ALM pada negara ini digunakan untuk mengatur cadangan devisa mereka agar seimbang dengan utang luar negeri. Dengan cara ini, mereka bisa menghindari krisis akibat fluktuasi nilai tukar atau perubahan suku bunga global. 

Mereka menerapkan Sovereign Asset Liability Management (SALM) untuk mengidentifikasi, memitigasi, dan mengelola risiko keuangan negara. Implementasi SALM di Selandia Baru melibatkan dua fungsi utama:

1. Manajemen Utang Inti (Core Debt Management): Unit operasi Treasury memastikan komposisi utang yang diterbitkan dapat menjaga kesinambungan penerbitan instrumen dengan biaya efisien dan tingkat risiko terkendali.

2. Layanan Treasury (Treasury Services): Melakukan analisis risiko neraca untuk mendukung strategi fiskal, laporan keuangan, dan pengelolaan utang.

Pendekatan ini pada akhirnya memungkinkan pemerintah Selandia Baru untuk secara proaktif mengelola risiko yang terkait dengan aset dan kewajiban negara, sehingga meningkatkan stabilitas fiskal dan ekonomi secara keseluruhan.

Penerapan ALM di Indonesia: SALM dan ALCO, Apa Bedanya?

Di Indonesia, konsep ini mulai diterapkan melalui dua pendekatan utama: SALM (Sovereign Asset and Liability Management) dan ALCO (Asset-Liability Committee). Banyak yang masih bingung dalam membedakan ALCO dan SALM, meskipun keduanya berhubungan dengan pengelolaan aset dan liabilitas. Berikut adalah perbedaan utama.

Singkatnya, SALM berfokus pada strategi makro dan jangka panjang, serta mengelola seluruh portofolio aset dan kewajiban negara secara terintegrasi. Misalnya, bagaimana pengelolaan cadangan devisa bisa digunakan untuk mengurangi risiko utang luar negeri. Sementara itu, ALCO merupakan komite yang mengambil keputusan terkait aset dan kewajiban dalam jangka pendek hingga menengah. ALCO biasanya terdiri dari eselon 1 Kementerian Keuangan beserta LNSW dan Sekretariat KSSK yang mengadakan pertemuan rutin untuk memantau likuiditas, mengelola eksposur risiko pasar, dan memastikan kebijakan keuangan tetap selaras dengan kondisi ekonomi terkini. Mereka juga memanfaatkan data real-time untuk merancang langkah taktis yang bisa merespons perubahan pasar secara cepat.

Menariknya, hasil dari forum ALCO ini bisa dilihat langsung oleh masyarakat melalui konferensi APBN Kita yang diadakan setiap bulan! Dalam konferensi ini, pemerintah memaparkan kinerja dan realisasi APBN terkini, menjelaskan bagaimana pengelolaan aset dan kewajiban memengaruhi kondisi fiskal, dan merespons dinamika ekonomi yang berkembang. Jadi, kalau kamu penasaran bagaimana keuangan negara dikelola, jangan lewatkan konferensi ini — bisa jadi kamu akan lebih paham bagaimana keputusan-keputusan penting dibuat demi stabilitas ekonomi nasional!

Alat-alat dalam ALM: Senjata Rahasia Pemerintah

Agar strategi ALM berjalan efektif, ada beberapa alat yang biasa digunakan. Mari kita bahas satu per satu dengan contoh singkat supaya lebih mudah dipahami.

1. Gap Analysis: Mengukur selisih antara aset dan kewajiban yang sensitif terhadap perubahan suku bunga. Contoh: Pemerintah bisa menghitung berapa besar pengeluaran yang akan membengkak jika suku bunga utang luar negeri naik 1%.

2. Scenario Analysis: Menguji berbagai skenario ekonomi untuk melihat dampaknya pada keuangan negara. Contoh: Bagaimana jika harga minyak global anjlok? Pemerintah bisa memprediksi dampaknya terhadap pendapatan negara dan menyiapkan strategi mitigasi.

3. Stress Testing: Menguji ketahanan keuangan negara dalam situasi ekstrem. Contoh: Apa yang terjadi kalau nilai tukar rupiah melemah drastis? Stress testing bisa menunjukkan seberapa besar dampaknya pada pembayaran utang luar negeri, sehingga pemerintah bisa merancang kebijakan perlindungan lebih dini.

Kesimpulan: ALM sebagai Pilar Stabilitas Keuangan Negara

Mengelola aset dan kewajiban bukan hanya urusan perusahaan besar, tetapi juga menjadi elemen krusial bagi stabilitas ekonomi negara. Dengan menerapkan ALM secara efektif, pemerintah bisa lebih siap menghadapi gejolak ekonomi global, memaksimalkan penggunaan aset negara, dan mengelola kewajiban publik dengan lebih bijak.