ditulis oleh Syalsabilla Aulia I.A. dan Leily Febi R.
Ketika mendengar istilah "Manajemen Aset dan Kewajiban" atau Asset and Liability Management (ALM), mungkin yang terlintas di pikiran adalah dunia perbankan atau perusahaan keuangan. Memang, ALM sering digunakan di sektor swasta untuk menjaga stabilitas keuangan. Tapi, tahukah kamu bahwa ALM juga punya peran penting di pemerintahan? Yuk, kita bahas lebih dalam!
Apa itu Asset and Liability Management?
Asset and Liability Management (ALM) adalah pendekatan strategis yang digunakan oleh institusi keuangan untuk mengoptimalkan profit sekaligus mengelola risiko secara efektif berdasarkan keseimbangan antara aset dan kewajiban. Dalam kerangka ALM, pengambilan keputusan dilakukan menggunakan pendekatan terstruktur yang berfokus pada pengelolaan risiko-risiko utama seperti risiko likuiditas, suku bunga, dan nilai tukar.
Dalam konteks keuangan negara, ruang lingkup ALM mencakup pengelolaan aset pemerintah, pengelolaan kewajiban pemerintah, pengelolaan likuiditas, dan manajemen risiko. Pengelolaan aset fokus pada optimalisasi penggunaan sumber daya untuk mendukung pembangunan, sedangkan pengelolaan kewajiban menitikberatkan pada pembayaran utang tepat waktu untuk menjaga kepercayaan investor. Selain itu, pengelolaan likuiditas memastikan arus kas negara cukup untuk kebutuhan operasional, sementara manajemen risiko bertujuan memitigasi potensi ancaman terhadap stabilitas fiskal.
Ketika ALM Masuk di Sektor Pemerintahan: Belajar dari Negara Lain
Di sektor pemerintahan, ALM berperan penting untuk menjaga kesehatan fiskal negara. Namun tidak banyak negara yang secara gamblang menerapkan kerangka ALM. Beberapa negara yang sudah menerapkan pendekatan ini, di antaranya yaitu Selandia Baru dan Australia. Kedua negara tersebut, menggunakan ALM untuk mengelola aset dan kewajiban publik secara lebih terintegrasi.
Selandia Baru merupakan negara yang memelopori penggunaan ALM secara komprehensif. Dilansir dari Kementerian Keuangan, 2022, penggunaan ALM pada negara ini digunakan untuk mengatur cadangan devisa mereka agar seimbang dengan utang luar negeri. Dengan cara ini, mereka bisa menghindari krisis akibat fluktuasi nilai tukar atau perubahan suku bunga global.Â
Mereka menerapkan Sovereign Asset Liability Management (SALM) untuk mengidentifikasi, memitigasi, dan mengelola risiko keuangan negara. Implementasi SALM di Selandia Baru melibatkan dua fungsi utama:
Manajemen Utang Inti (Core Debt Management): Unit operasi Treasury memastikan komposisi utang yang diterbitkan dapat menjaga kesinambungan penerbitan instrumen dengan biaya efisien dan tingkat risiko terkendali.
Layanan Treasury (Treasury Services): Melakukan analisis risiko neraca untuk mendukung strategi fiskal, laporan keuangan, dan pengelolaan utang.
