Jokowi Punya Alasan Kuat Ajak Gerindra dan Demokrat Bergabung!

Setelah terpilih untuk kali keduanya sebagai Presiden, Jokowi mengatakan bahwa dirinya tidak lagi memiliki beban kepada bangsa dan negara Indonesia pada lima tahun mendatang. Alasannya, karena dirinya merasa sudah tidak bisa lagi mengikuti pesta demokrasi sebagai calon presiden pada 2024. Oleh karena itu, ia akan menggunakan kesempatan membangun Indonesia semaksimal mungkin.

Namun, belum saja dilantik sebagai Presiden terpilih, beberapa elite partai pendukungnya sudah melakukan gerakan-gerakan yang seakan membatasi hak prerogatif yang dimiliki Presiden ke-7 Republik Indonesia ini. Misalnya, narasi-narasi yang seringkali dikembangkan Partai NasDem, bahwa koalisi pendukung Pemerintah sudah gemuk, seakan membatasi masuknya partai-partai lain yang sebelumnya mendukung Prabowo-Sandi.

Tentu saja, partai partai yang selama ini mendukung Jokowi, seperti Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), atau Partai Persatuan Pembangunan (PPP) punya alasan kuat bila mereka tidak menghendaki masuknya partai baru ke dalam kubu Pemerintah. Alasan yang paling logis untuk menilai semua itu, mereka tak mau jatah kursinya berkurang di Kabinet mendatang. 

Alasan lainnya yang coba digaungkan adalah koalisi Pendukung Pemerintah sudah dirasa gemuk, sehingga tak perlu lagi ditambah agar check and balances bisa berlangsung dengan baik.

Menurut penulis, jika Presiden Jokowi mengatakan bahwa di periode yang kedua ini tak lagi ada beban untuk melakukan yang terbaik bagi rakyat, bangsa dan negara, maka Jokowi tak perlu lagi terkecoh oleh manuver-manuver elite partai yang ada di sekitarnya. Apalagi jika ada elite partai yang mencoba memprovokasi dengan mendekati figur yang selama ini dianggap sebagai lawan politiknya.

Dengan kata lain, Jokowi perlu memanfaatkan semua kekuatan yang ada, baik yang di dalam partai-partai pendukungnya, maupun partai-partai yang selama ini berada di luar Pemerintahan. Artinya, Jokowi bisa menggandeng Partai Gerindra dan juga Partai Demokrat untuk masuk ke dalam Pemerintahannya bersama KH Ma'ruf Amin.

Jika dilihat dari jumlah koalisi pendukung Pemerintah, memang akhirnya bisa dikatakan cukup gemuk. Namun, semua itu tentu memiliki dasar yang cukup kuat untuk dipertimbangkan.

Pertama, ajakan menggandeng Gerindra, tak lain karena antara PDI Perjuangan dan Gerindra pernah memiliki hubungan kerjasama yang cukup kuat di Pilpres 2009 dan Pilkada DKI Jakarta 2012. Dengan masuknya Gerindra di dalam Pemerintahan, rekonsiliasi antara PDI Perjuangan dan Gerindra sudah dianggap berhasil.

Bila Jokowi berhasil menyatukan kembali Gerindra dengan PDIP dalam koalisi Pemerintahan,  ada kemungkinan di Pilpres 2024 keduanya akan kembali bekerja sama, seperti yang dilakukan di Pilpres 2009. Dalam hal ini, PDIP jelas membutuhkan sosok  Prabowo Subianto yang sudah memiliki elektabilitas di mata masyarakat, sehingga Megawati lebih mudah memasangkan anaknya Puan atau Prananda dengan Prabowo.

Kedua, dengan menggandeng Demokrat, Jokowi bisa menyerap lebih banyak lagi pengalaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sekaligus merekatkan kembali hubungan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan SBY.