Oposisi Itu Penting dan Perlu, tapi...

Setelah melalui perjalanan yang panjang dan berliku, hingga diakhiri dengan sidang sengketa perselisihan di Mahkamah Konstitusi (MK),  pada Minggu 29 Juni 2019,  pasangan Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin akhirnya secara resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk periode 2019  hingga 2024. Dengan penetapan KPU ini, bukan berarti segalanya sudah beres. 

Secara konstitusi, memang benar Jokowi kembali memimpin Indonesia untuk lima tahun kedepan. Namun, bukan berarti para pendukung Prabowo-Sandi begitu saja dibiarkan sejalan kekalahan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di Pilpres 2019.

Pemerintahan baru di bawah Jokowi dan KH Ma'ruf Amin, setidaknya perlu merangkul dan mengajak rival politiknya di Pilpres 2019 itu agar polarisasi yang terjadi selama ini bisa segera diakhiri. 

Bagaimana pun, Jokowi dan KH Ma'ruf Amin tak bisa membangun Indonesia yang besar ini sendirian, atau hanya mengandalkan kekuatan partai koalisinya selama ini. Jokowi-Ma'ruf perlu menggandeng koalisi Prabowo-Sandi ke dalam Pemerintahan agar Indonesia benar-benar dibangun atas dasar aspirasi seluruh rakyat.

Namun, bukan pula hal yang mudah untuk mengajak partai politik pendukung Prabowo-Sandi masuk ke dalam Pemerintahan. Selain bisa menimbulkan konflik baru dengan partai-partai yang jauh-jauh hari mendukung Jokowi. Bagi partai-partai yang sudah berdarah-darah mendukung Jokowi-Ma'ruf, tentu saja tak ingin masuknya partai-partai baru itu bisa seenaknya mencicipi kemenangan Jokowi Ma'ruf, apalagi hingga mendominasi.

Selain itu,  dirangkulnya semua partai pendukung Prabowo-Sandi ke dalam Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, apabila tidak diantisipasi, bisa mengkerdilkan aspek pengawasan Pemerintahan di DPR.

Oleh karena itu, Jokowi-Ma'ruf tetap memerlukan partai-partai di luar Pemerintahan yang siap mengkritisi Pemerintahan agar checks and balances bisa terjadi dengan baik, sehingga bisa menjamin Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf tidak melampaui batas kekuasaan sebagaimana yang diatur Undang-Undang.

Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf tetap saja membutuhkan partai-partai yang berada di luar Pemerintahan. Partai-partai yang tugasnya menjaga aspirasi rakyat bisa tersalurkan dengan baik melalui tangan wakil-wakilnya di DPR. Oposisi yang dibutuhkan Pemerintah adalah oposisi yang bisa menjaga aspirasi rakyat, bukan oposisi yang  asal beda dengan Pemerintah. Selain itu, oposisi yang diharapkan, bukanlah oposisi yang bisa seenaknya berbuat hingga melegalkan sesuatu yang bisa mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bagaimanapun, kekuasaan itu perlu pengawasan agar kekuasaan itu akhirnya tidak justru menyakiti rakyat yang memilih dan mendukungnya. Bagaimana itu bisa terlaksana, semuanya bergantung di pundak Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin.

Salam dan Merdeka!