Dalam konteks ini, struktur rental fee yang tinggi perlu dikaji ulang, terutama jika beban tersebut justru menghambat keberlanjutan operasi pelabuhan dalam jangka panjang. Skema yang terlalu kaku dapat mempersulit fleksibilitas bisnis dan berdampak pada performa keuangan operator.
Selain itu, dibutuhkan strategi yang lebih terukur untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan volume throughput, agar utilisasi aset pelabuhan tetap optimal. Pelabuhan yang bekerja di bawah kapasitas maksimal tidak hanya menimbulkan inefisiensi, tetapi juga membatasi kontribusinya terhadap perekonomian nasional.
Tak kalah penting, investasi pada alat dan teknologi modern harus terus dilanjutkan. Tanpa itu, daya saing pelabuhan Indonesia di tengah kompetisi logistik global bisa tergerus oleh pelabuhan-pelabuhan di kawasan Asia Tenggara yang semakin agresif dalam mengembangkan infrastruktur.
Akhirnya, semua upaya tersebut memerlukan transparansi dalam tata kelola dan keterlibatan aktif pemerintah. Peran negara sangat krusial untuk menjaga agar ekosistem pelabuhan tetap sehat, kompetitif, dan mampu mendukung agenda besar konektivitas nasional secara berkelanjutan.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI