Depok - Setelah PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) kini pemerintah membuat istilah baru yaitu PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang akan diperpanjang hingga 2 Agustus 2021.
Banyaknya masyarakat menolak mengenai aturan baru yang telah di buat pemerintah. Tetapi pemerintah melakukan itu semua agar penyebaran virus Covid-19 yang semakin ganas dan memburuk di Indonesia dapat berkurang. Seluruh Kegiatan di berhentikan selama 2 minggu kedepan, masyarakat yang mencari nafkah hanya dari hasil jualannya menolak keras karena mereka tidak punya uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya jika tidak berjualan.
Menurut pemerintah PPKM Darurat ini bukanlah sebuah larangan kegiatan masyarakat, tetapi menurut masyarakat kebijakan ini adalah kesalahan yang kedua kalinya karena saat sebelumnya ada kebijakan PSBB ekonomi masyarakat sangat menurun drastis ditambah PPKM Darurat ini membuat masyarakat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
"Seharusnya pemerintah jika mau menerapkan kebijakan seperti ini, harus berani bertanggung jawab menanggung semua kebutuhan hidup masyarakat seperti kebutuhan pokok makananan untuk bertahan hidup. Kalau tidak ada bantuan sama sekali bagaimana seluruh masyarakat bertahan hidup yang dirumah meninggalkan karena kelaparan dan yang diluar rumah meninggal karena corona." Ucap Bagus.
Kesulitan ekonomi yang dirasakan masyarakat untuk bertahan hidup dimasa PPKM Darurat ini membuat masyarakat mengeluh karena hanya itu mata pencariannya. Solusi yang diberikan bahwa semua hanya boleh dilakukan secara daring/online, tetapi masih banyak ketidakmampuan masyarakat dalam memahami dan beradaptasi oleh teknologi smartphone membuat ini semua menjadi sulit.
Penanganan kasus Covid-19 ini tidak memiliki kepastian kapan akan berakhir, banyak masyarakat membandingkan Indonesia dengan negara lainnya. Menurut masyarakat pemerintah tidak memberikan solusi dengan baik dan bijak yang menghasilkan kesalahan yaiti ekonomi masyarakat saat menurin drastis pada PPKM Darurat saat ini.
"Rakyat bukan tak patuh prokes, tp rakyat lebih takut kelaparan karena peraturan tanpa solusi, Dari pada PPKM lebih baik pemerintah lebih ketat lagi dalam melakukan pengawasan bagi yang melanggar protokol kesehatan" Ucap Supriyadi. Menurut masyarakat kebijakan pemerintah dalam PPKM Darurat tanpa membiayai hidup masyarakat menimbulkan gejolak amarah masyarakat dan menimbulkan masalah sosial. Hasilnya perekonomian masyarakat menurun sangat besar.
Tidak hanya itu tekanan yang di bentuk pemerintah membuat kesehatan mental para masyarakat memburuk dan membuat stress karena banyak hal yang dipikirkan masyarakat untuk bertahan hidup. Sebelumnya di masa pandemi pendapat masyarakat sudah menurun drastis 50% ditambah PPKM Darurat seperti ini membuat pendapatan hancur.
