Jauh sebelum Pilpres, dua televisi yang menjadi andalan menyajikan berita aktual dan terkini tentu pemirsa akan membuka chanel TV One dan Metro TV. Kedua stasiunTV ini memang jagonya memberikan informasi perkembangan terkini keseluruh pelosok negeri ini, tentu tak terkecuali berita kritis, menggigit, tajam, meski kadang melampaui batas berita yang wajar.
Namun kemudian terjadi perubahan paradigma, ketika menjelang Pilpres 2014 berlangsung, kedua TV tersebut memebentuk kubu-kubu keperpihakan, TV One dikendalikan oleh kubu Koalisi Merah Putih (KMP), sedangkanMetro TV berpihak pada kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
Namun dalam perjalanannya, detik-detik menjelang Pilpres, kedua stasiunTVditegur Komite PenyiaranIndonesia (KPI), tak terkecuali tiga stasiun TV lainnya; Grup MNC yaitu RCTI, MNC TV, dan Global TV. Alasannya, kelima stasiun televisi itu menayangkan kegiatan calon presiden secara tidak proporsional.
Ketiga stasiun TV terakhir, akhirnya tampak berdiri dalamposisi netral, sedang TV One dan Metro TV terus berlanjut “adu jotos” dalam keperpihakannya, dan selanjutnya sama-sama lunakdengan pemberitaan yang seimbang.
Setelah kekalahan KMP dalam Pilpres, terjadiperbedaan yang mencolok, TV One benar-benar menyiarkan berita seimbang, peristiwa aktifitas Presiden dan wakil presiden Jokowi-JK diangkat apa adanya, transparan, dan kerap melakukan siaran langsung. Demikian dalam hal mengkritisi fenemona yang berkembang TV One juga mengkritisi habis-habisan kebijakan pemerintah dan konon tidak sesuai dengan kebijakan publik.
Disisi lain, Metro TV jelas-jelas tetap bertahan berkometmen keperpihakannya pada KIH, lantaran dimaklumi Surya Paloh sebagai Ketua Partai Nasdem, yang juga pemilik Metro TV penyokong besarpemberitaannya terhadap KIH, sehingga merasa bertanggung jawab terhadap “kebesaran” KIH dan Jokowi-JK.
Ironis memang, kalau dulu TVRI dijauhi pemirsa lantaraan pemberitaannya cenderung berpihak pemerintah, justru pada waktu terakhir ini Metro TV jauh lebih menguat pemberitaannya membangga-banggakan PemerintahanJokowi-JK, sehingga tampak sekali, TV sebagai media publik sudah tidak menyajikan informasi yang kurang sehat.
Hal ini terbukti, ketika banyak kalangan memprotes dan unjuk rasa besar-besaran disejumlah daerah atas kenaikan harga BBM lantaran kebijakan Presiden Jokowi-JK, sehingga menimbulkan persoalan besar bagi bangsa ini, Metro TV jarang bahkan “tidak” menyiarkanperistiwa unjuk rasa tersebut. Bahkan dalam sebuah pemberitaan di Metro TV menyebut (kurang lebih); “Presiden Jokowi menaikkan harga BBM merupakan kebijakan yang tidak populer, yang patut diapresiasi”. Pada hal semua tahu, kalimat itu juga sering ditujukan pada presiden SBY pada saat kenaikan BBM. Namun demikian Metro TV tetap saja mengkritiki habi-habisan pada kebijakan SBY.
Sebagai permirsa, tentu merasa prihatin dan kecewa dalam model penyajian Metro TV. Metro TV merupakan stasiun tv besar dan profesional. Siapa yang tak kenal kecerdesan stasiun TV yangmenjadi simbol segmen pemirsa menengah keatas?. Tapi bukan berarti masyarakat menengah kebawah tidak meng-klik chanel Metro TV.
Jadi kesan terakhir sebagaima banyak dilansir di media, METRO TV telah beralih menjadi stasiun TV Pembangunan dengan tugas menyiarkan berita-berita yang baik saja versi kebijakan pemerintah. Dan cenderung tabu menyeimbangkan pemberitaan aktual sebagaimana terjadi selama ini di tengah masyarakat.
Dalam posisi ini, tentu seluruh pemirsa berharap, agar Metro TV sebagai kebanggaan bangsa ini, terus berkarya secara netral, aktual, proporsional dan berpihak kepentingan publik secara terbuka. Kita semua sangat berharap, dan menunggu penyiar Metro TV yang cerdas itu, juga menyiarkan segala hal yang terbaik, baik dalam peristiwa pembangunan dan peristiwa dalam sajian kritis dan menarik.
