Diperlukan, Panduan Kode Etik Bagi Penulis Kolom Opini Media Massa

Bagi setiap media massa, rubrik Opini adalah kanal bagi penulis lepas, termasuk saya yang beberapa kali kolomnya dimuat di sejumlah media, untuk berkontribusi pada ikhtiar pemecahan masalah publik. Tak jarang solusi bagi masalah bangsa justru datang dari kolom seperti ini. Maka itu, kolom Opini punya gengsi tinggi di mata media maupun masyarakat serta umumnya memberikan apresiasi honor.

Sayangnya, untuk kolom sestrategis itu, para stakeholders media belum memiliki panduan kode etik baku nasional bagi penulis opini. Contoh kecil saja, banyak media menabukan satu kolom dimuat di dua media berbeda. Padahal, ada pendapat lain (Mudrajad Kuncoro, Mahir Menulis, Erlangga, 2010) yang mengatakan hal demikian sah saja asalkan dua media itu berbeda segmen: satu media nasional, satu lagi lokal/internasional.

Kadang ada masalah juga dengan batas waktu tunggu pemuatan artikel. Ada yang jelas menggariskan dua minggu, satu minggu, sampai lima hari seperti Jawa Pos. Namun banyak juga yang tidak jelas, sehingga kasus artikel ganda kerap terjadi karena ini. Saya sempat mendapati kolom opini saya dimuat setelah 2 bulan lebih. Untungnya, tulisan itu belum pernah dimuat di media lain.

Selain itu, media juga harus ikut bertanggung jawab atas isi tulisan kolomnis mengingat kolom sudah mengalami penyuntingan pula oleh redaktur opini. Kalau memang redaktur merasa isi kolom berpotensi mengundang masalah ya jangan ditayangkan. Atau, berdiskusilah dengan kolomnis untuk sama-sama memastikan "keamanan" kolom. Jangan sampai ketika kolom sudah dimuat dan terjadi permasalahan hukum, media lepas tangan. Minimal, media mesti memberikan pendampingan atau konsultasi. Berbeda halnya dengan blog seperti Kompasiana yang memang penulisnya bisa mengunggah konten langsung.

Lebih krusial lagi, penulis opini juga harus menjelaskan afiliasi politik dan organisasinya ketika menulis kolom yang mendukung satu institusi tertentu. Ini guna memberikan kejelasan latar belakang bagi pembaca untuk memahami argumentasi penulis. Penulis juga mesti memastikan tulisannya bebas dari plagiarisme.

Kemudian, media sebelum memuat suatu artikel harus memberitahukan kepada penulis jika media tidak memberikan honor. Pemberitahuan bisa dilakukan di bagian syarat dan ketentuan. Atau, redaktur memberitahukan kepada penulis sebelum naskahnya dimuat untuk mengkonfirmasi apakah penulis bersedia jika naskahnya dimuat tanpa insentif honor. Soalnya, beberapa kali saya mendapati karya saya dimuat tapi kemudian diberitahu belakangan (itupun ketika ditanya) bahwa media tidak memberikan honor untuk tulisan yang dimuat.

Terakhir, kode etik baku harus dibarengi sanksi, baik bagi media maupun kolomnis. Dengan demikian, penulis opini kian dihargai sebagai profesi mulia dan baik penulis maupun media sama-sama diuntungkan. Karena itu, marilah para stakeholders media berembuk merumuskan Kode Etik Penulis Opini. Sesudah jadi, unggah saja panduan itu untuk bisa diunduh gratis oleh semua calon penulis.