[caption id="attachment_190844" align="aligncenter" width="514" caption="Drum Corps "Cenderawasih" Akpol Semarang. Sumber foto: masway. wordpres.com"][/caption] PADANG -- Jika terbukti sangkaan korupsi terhadap Irjen Djoko Sosilo (DS), yang notabene Gubernur Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang, sekali lagi akan tergambar betapa bobroknya hukum kita. Bayangkan. Korupsi mengalir hingga ke Gubernur Akpol, komandan para pendidik calon perwira polisi. Catatan: jika terbukti. Irjen DS mulai ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulator ujian SIM sebesar Rp.198,7 miliar di Korlantas Mabes Polri tahun 2011, terhitung Jumat (27/7) lalu. KPK telah pula melakukan penyitaan terhadap berkas-berkas dokumen di Korlantas Mabes Polri di Jalan MT Haryono, Jakarta, Selasa (31/7) lalu. Sempat terjadi insiden pencegahan oleh Kabareskrim Komjenpol Drs. Sutarman saat KPK akan membawa barang bukti. Yang patut dipertanyakan adalah, bagaimana sistem kenaikan pangkat perwira tinggi dan rekrutmen jabatan di internal Polri sampai sering kecolongan. Bagaimana seorang penegak hukum dengan jumlah kekayaan mencurigaan karena besarnya--data LHKPN KPK tahun 2010 sejumlah Rp.5,6 miliar--bisa lolos menjabat Kakorlantas Mabes Polri lantas kemudian diangkat jadi Gubernur Akpol pada Februari 2012 lalu. Masak seorang polisi, jenderal sekalipun, bisa sekaya itu?! Kok bisa jabatan Gubernur Akpol diduduki orang dengan integritas moral dan profesional dipertanyakan. Sedangkan jelas-jelas jabatan ini membawahi institusi pendidik calon perwira Polri. Logika sederhana tentu akan mengatakan, ya, wajar sajalah kinerja Polri seperti sekarang karena lihat saja oknum pendidik di "pabrik polisi". Apresiasi atas gerakan "bersih-bersih" KPK di tubuh Polri. Ditunggu terus gebrakan serupa di tubuh institusi para hakim, advokat, dan jaksa. Tangkap!
