Mohon tunggu...
SUTOMO PAGUCI
SUTOMO PAGUCI Mohon Tunggu... Advokat

Advokat | Petualang | Tinggal di Padang, Sumatera Barat | Menulis sebagai rekreasi | sutomo1975@yahoo.co.id

Selanjutnya

Tutup

Hukum Pilihan

Penegakan Pidana Lingkungan Hidup Wajib Terpadu

19 Agustus 2019   17:29 Diperbarui: 21 Agustus 2019   10:09 0 0 0 Mohon Tunggu...
Penegakan Pidana Lingkungan Hidup Wajib Terpadu
Ilustrasi kebakaran lahan (Kompas.com/Idon)

Penyidik tunggal masih kerap ditemui dalam praktik penegakan hukum pidana lingkungan hidup di Indonesia. Modusnya: sidik sendiri lalu laporkan pada instansi penegak hukum lain. Praktik begini jelas melanggar hukum.

Disebut penyidik tunggal karena yang melakukan penyidikan hanya kepolisian saja atau penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) pada Direktorat Penegakan Pidana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saja.

Padahal, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 telah menegaskan, bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dilakukan secara terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan dibawah koordinasi Menteri.

Jadi, sejak tanggal putusan MK tersebut (21 Januari 2015), tidak boleh lagi penyidik tunggal dalam penegakan hukum pidana lingkungan hidup. Wajib terpadu.

Dalam Putusan MK dengan pemohon Bachtiar Abdul Fatah tersebut di atas, antara lain, menyatakan kata "dapat" dalam Pasal 95 Ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Sebelumnya, penyidikan tunggal atau terpadu sifatnya hanya pilihan, tidak mengikat karena adanya kata "dapat" dalam redaksi Pasal 95 Ayat (1) UU PPLH yang berbunyi: "Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri."

Setelah keluar Putusan MK Nomor 18/PUU-XII/2014 tanggal 21 Januari 2015, Pasal 95 Ayat (1) UU PPLH diubah bunyinya menjadi: "Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini, dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri." (Kata "dapat" sudah ditiadakan). Dengannya penyidikan wajib dilakukan terpadu.

Jelaslah bahwa yang dimaksud oleh redaksi baru Pasal 95 Ayat (1) UU PPLH tersebut di atas adalah sebatas penyelidikan dan penyidikan. Yang terpadu adalah penyelidikan dan penyidikannya. Sedangkan penuntutan ke pengadilan tetap tunggal dilakukan oleh kejaksaan selaku penuntut umum.

Yang terjadi dalam praktik di lapangan, sekedar contoh, PPNS pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih menyidik tindak pidana lingkungan hidup secara tunggal, tanpa melibatkan unsur kepolisian dan kejaksaan.

Entah apa alasan persis PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih menyidik tindak pidana lingkungan hidup secara sendirian, apakah kesulitan koordinasi, belum ada memorandum of understanding, atau kesulitan teknis lainnya.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2