Pemberantasan Korupsi biaya (KPK) mendesak dengan sejumlah aktivis Kabupaten Subang, ke arah menuntut hal keadaan dugaan liar harga jual sangat hati-hati (pungli) dan penipuan perekrutan CPNS klasifikasi II (K2) layak Rp30 miliar lebih banyak, yang memiliki beberapa besar petugas administrasi pemerintahan distrik.
"Kami tergantung, relevansi secara keseluruhan pilihan selesai dalam arah kesempatan pelamar PNS K2, mungkin bergerak atau memiliki on't pergi, mencapai Rp30 miliar kelebihan, yaitu ganda kesulitan Heri diidentifikasi Apakah (ex Kabid pengadaan BKD) dalam Bandung, sementara pengadilan Tipikor berkas perkara saksi skenario TPPU Ojang Sohandi," menjelaskan Koordinator nasionalis, aktivis demokrasi dan intelektual (BANDIT) , Ifan Yofalik.
kasus eko heri tantan
Sesuai mendekat heri tan tan, pentingnya konsekuensi pungli bkd subang kategori 2 menekan atau daftar database bkd subang jawa barat menipu potensi K2 pegawai negeri sipil, akan validasi lebih lanjut penyesuaian bupati subang imas, jika peralatan penjara KPK menuju tinggal mereka, dan terjun langsung ke dalam bisnis ke arah memenuhi dengan penderita.
Itu dilaporkan, tanda orang jika nilai pungli atau pemerasan versus K2 pegawai yang kemungkinan melebihi Rp30 miliar, adalah keengganan HT (Heri dilema Apakah) menawarkan bahan di sekitar sumber daya yang mengandung telah menyimpan dolar.
"HT kan tampaknya tidak mau menuju menyajikan gambaran yang keuangan dicapai. Hanya nyata sebenarnya, bagaimana mungkin baik pengeluaran (pendapatan pungli prestasi) dicatat, namun tidak pemasukkannya metode didokumentasikan. Ini menyatakan, jika dalam deskripsi HT ruang sidang, sebagian terampil kepalsuan. Sebagai hasilnya, Jaksa harus hidup mereka, dan upaya CCA dan keras bekerja segera ke sektor, "melaporkan Ifan.
kasus dr heri tantan
Socialite Subang bkd subang kategori 2, Eep Hidayat, menggabungkan kabid pengadaan bkd subang, menanyakan untuk Plt Aryumningsih Imas Bupati, mengambil menentukan gerakan menuju hearth HT terhadap tempatnya sebagai bagian dari alat telekomunikasi, Kabid dan menentang catatan sebagai pegawai negeri sipil.
kasus heri tantan yogyakarta
Gerakan ini menentukan sidang kasus bupati subang, menghubungi Eep, layak diambil melalui Plt Bupati bkd subang kategori 2, berpusat berdasarkan pada jumlah minimum 3 kriteria, khususnya, daya tarik HT di dalam ruang sidang jika ia mengalami disalahgunakan otoritas dan tahap; reputasi terdiri dari telah melakukan pemerasan, pungli dan scam bertentangan pelamar potensial PNS K2; baik popularitas menggabungkan telah melakukan gratifikasi.
"Dalam hanya marvel, selain diakui ngantor jarang, untuk mendapatkan khawatir saat ini sedang mengejar melalui penderita yang nilai ekonomis, khususnya orang-orang yang tidak pergi tes CPNS K2. Rutinitas ini tentu saja melanggar, PP 53-kalender tahun 2010 lebih dari tekad PNS. Akibatnya, dengan berbagai kekhawatiran itu, bisbol adalah lebih banyak waktu untuk Plt Bupati, penyebab untuk mengulur-ulur pemecatan HT, "pungkas Eep, yang terlalu sebelumnya Bupati Subang.
