Satu Paket Presiden dan Wakil Presiden untuk Indonesia

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 hanya tinggal 2 (dua) bulan lagi. Waktu yang tersisa menjelang perhelatan akbar dimanfaatkan oleh kubu paslon nomor 01 dan nomor 02 untuk mempersiapkan diri secara maksimal agar kedua kubu dapat "bersaing secara sehat" bak seorang atlet harus "berkompetisi dengan sportif". 

Namun dikala kedua kubu  tengah melakukan persiapan secara matang, ada saja perilaku pihak ketiga yang mengusik ketenteraman situasi menjelang pemilihan berlangsung. 

Mereka terus mencari peluang untuk saling menjatuhkan dan seakan-akan ketika paslon nomor 01 diserang maka itu dilakukan oleh kubu paslon nomor 02 dan sebaliknya ketika yang diserang nomor 02 maka itu dibuat oleh paslon nomor 01. Ironisnya ada saja masyarakat Indonesia yang tersulut emosi oleh aksi kelompok tersebut.

Salah satu yang tengah hangat diperbincangkan akhi-akhir ini adalah sang calon Wapres nomor 01 (KH. Ma'ruf Amin). Oleh pihak yang ingin memperkeruh suasana, Rais Aam NU ini dianggap "turun jabatan" ketika mencalonkan diri sebagai Wapres, dianggap tidak pantas dan hanya dijadikan "ban serep" serta sandiwara politik Capres Jokowi yang suatu saat posisinya bisa diganti oleh yang lain. 

Yang lebih memprihatinkan lagi Kiyai Ma'ruf ini dianggap antek China dan PKI karena menjadi Cawapres Jokowi yang dianggap memiliki kedekatan dengan 2 isu sensitif ini.

Jokowi dan Kiyai Ma'ruf adalah satu paket Capres dan Cawapres yang akan maju pada Pilpres mendatang. Mereka menjadi suatu kesatuan utuh, satu sama lain (Presiden dan Wapres) pasti memiliki peran yang sama-sama penting dan saling membutuhkan. Tidak bisa dikatakan bahwa yang berperan hanya Presiden saja sedangkan wakil presiden hanya sebagai "pelengkap rasa".

Menurut UUD 1945 sudah jelas disebutkan bahwa Wakil Presiden RI ditetapkan oleh konstitusi negara untuk mendampingi Presiden jika Presiden menjalankan tugas kenegaraan di negara lain atau jika Presiden menyerahkan jabatan kepresidenan baik karena pengunduran diri atau berhalangan dalam menjalankan tugasnya, maka Wakil Presiden-lah sebagai pengemban amanat untuk menjabat Presiden.

Dari perundang-undangan di atas jelaslah bahwa begitu besarnya peran Wakil Presiden dan begitu pentingnya peran itu dijalankan oleh seorang yang memiliki kompetensi sama dengan Presiden dalam memimpin kenegaraan. Tentunya seorang calon Presiden-pun saat mempertimbangkan siapa yang menjadi calon wakilnya telah memiliki kriteria kompetensi tersendiri dan sudah terpikirkan ketika dirinya berhalangan menjalankan tugas Presiden maka wakil-lah yang akan menggantikannya.

Disaat suasana politik saat ini semakin memanas, sebagai masyarakat Indonesia  yang mendambakan toto tentrem kerto raharjo jangan lah menjadi pribadi "latah" yang mudah menjadi sasaran empuk kelompok yang ingin membuat suasana politik menjadi carut-marut, hasut-menghasut, penyebaran kebencian, sebaran fitnah dan sebagainya. 

Bukankah masyarakat Indonesia yang gemah ripah lo jinawi terkenal dengan masyarakat yang cerdas dan santun? Termasuk santun dalam berpolitik, dan kiranya kesantunan inilah yang menjadi ciri khas pribadi masyarakat Indonesia. 

Pun dalam menganalisa seseorang tidak berarti menggeneralisasikan dengan partai yang sama dan perilaku yang sama. Ingatlah bahwa berpikir realitas adalah modal dasar dalam memilah antara pilihan yang berasal dari ketetapan hati pemilih dibandingkan mudahnya keterpengaruhan informasi yang tidak jelas sumbernya.