Negara Kita Tidak dalam Keadaan Baik-baik Saja

Bismillah,
Alhamdulillah, Allahumma shaliala muhammad. Pak Jokowi marah pada rapat kabinet. Itu sah sah saja. Tapi karena anda kepala negara maka hal seperti itu tidak diperlukan untuk di share di publik. Tidak baik untuk negara, tidak baik untuk rakyat. 

Sebagai rakyat jelata minta ijin untuk menggoreskan pena saya guna menguraikan sisi-sisi dari kemarahan bapak sebagai kepala negara kepada para menteri bapak. Maafkan jika tidak berkenan. Anggap tulisan ini tidak ada.

Apa implikasi kemarahan itu?

Marah itu tidak dilarang. Jika pada waktu yang tepat, oleh orang yang tepat dengan cara yang tepat. Tapi kemarahan seorang kepala negara di depan rapat kabinet dan disiarkan ke publik itu banyak sekali implikasinya. Implikasi ini bisa baik bisa tidak baik.

Kemarahan kepada para pembantu se level menteri itu akan menimbulkan antipati kepada bapak dari para pembantu bapak. Mereka tentu tidak terima jika dimarahi ramai-ramai. Kalau mau marah, marahlah secara pribadi tanpa publikasi.

Marah secara publik kepada para pembantu itu bermakna bahwa bapak gagal memilih para menteri atau bisa berarti bapak juga tidak mampu memimpin mereka. Makna lain dari kemarahan bapak di ruang publik adalah bahwa bapak ingin memberi tahu kepada publik bahwa negara kita ada dalam keadaan tidak baik baik saja.

Makna lain dari kemarahan bapak secara psikologis bahwa bapak stres karena banyaknya masalah yang tidak kunjung beres. Iya itulah konsekuensi logis dari memimpin negara yang besar, yang banyak masalah dan susah mencari solusinya.

Daftar Masalah Negara kita

Sejak lama negara kita sudah diwarisi dan terwarisi banyak masalah.

Pertama, kita telah diwarisi sistem yang zalim dalam pembagian sumberdaya alam strategis mulai dari minyak dan gas serta barang tambang termasuk pupuk. Daerah penghasil hanya diberi 15 persen. Bahkan daerah kabupaten penghasil hanya memperoleh 6 persen. Ini berdampak pada terbelakangnya daerah penghasil SDA stretagis. 

Kedua, kita mengalami krisis orang-orang yang setia kepada negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) terbukti jika diberi amanah tidak amanah. Korupsi sudah membudaya pada semua level dari pusat sampai ke daerah. Kalau dulu orang korupsi di atas kursi, sekarang kita jual beli kursi tanpa malu-malu.