Surat Terbuka untuk Presiden RI tentang Antisipasi Banjir

Sebagai prasarana penampungan air hujan dan air luapan pada lahan dengan volume maksimum 725 M3 saya membangun empat struktur penampung air hujan.

1. Membangun kolam ikan yang juga berfungsi sebagai kolam retensi pemberi ruang kosong pada areal lahan rumah kami dengan dimensi panjang 30 meter lebar 10 meter dan tinggi 3:m. Atau mampu menyediakan ruang kosong mulai dari 450 hingga 900 meter kubik.

2. Kolam renang. Selain kolam ikan,  air bujan dengan intensitas maksimum 200 mm selama 24 jam dari atap dibangun wadah pengatur limpasan  tepatnya kolam renang. Fungsinya menampung air hujan yang jatuh dari atap pada samping kiri rumah. Ruang kosong yang dibangun untuk menampung air dari atap bagian belakang adalah 7 m x 5 m x 1,20 m = 42 M3. 

Kolam renang. Dok.pri

3. Sumur resapan. Selanjutnya telah dibangun sumur resapan.di bagian belakang kiri rumah cukup untuk menampung air hujan dari kawasan dapur dan sekitarnya. Ruang kosong yang disiapkan untuk menampung air hujan dari kawasan tersebut adalah 6 hingga 18 M3. 

Sumur resapan. Dok.pri

4. Tangki air hujan. Selain itu ada bangunan berupa tangki air hujan untuk menampung air hujan yang jatuh pada atap bagian kiri rumah adalah sebanyak 12 M3. 

Tangki air hujan. Dok.pri

Secara keseluruhan jumlah ruang kosong pada areal lahan seluas 1450 m yang terdiri dari rumah, kolam renang dan halaman adalah 900 M3 + 42 M3 + 18 M3 + 12 M3 atau 972 M3. 

Dengan sudah diterapkannya antisipasi banjir secara terpadu berbagai metode panen hujan baik dari lahan dan atap bangunan rumah maka sudah terbukti secara meyakinkan bahwa antisipasi banjir secara terpadu menggunakan sejumlah struktur panen hujan tersebut terbukti berhasil secara memuaskan. 

Artinya air hujan yang jatuh pada lahan dan rumah secara nyata dapat dikendalikan agar tidak menyebabkan kebanjiran. Selain itu dengan bangunan pengendali banjir melalui pembangunan prasarana penampungan air hujan dan genangan berlebih terbukti efektif mengendalikan banjir. 

Implikasi kebijakan 

Sistem panen hujan bisa diterapkan oleh pemerintah pusat yang diperkuat oleh peraturan daerah dari tingkatan provinsi sampai kabupaten/ kota mesti dibuat peraturan yang mewajibkan semua pihak yang terlibat dalam pengendalian banjir secara cerdas dan perlu segera digagas.