Mohon tunggu...
Supetra Rahadiyono
Supetra Rahadiyono Mohon Tunggu... -

Supetra Rahadiyono adalah sosok yang sederhana dan rendah hati.\r\n\r\nSeorang pemerhati masalah sosial dan politik. Lulus Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Politik jurusan Komunikasi tahun 1997.\r\n\r\nMengawali karier di PT jasatama Polamedia Kompas Group dari tahun 2000 sebagai marketing support.\r\n\r\nMenekuni jurnalistik sejak menjadi aktifis kampus sampai sekarang.\r\n\r\nSaat ini sedang melakukan kajian serius tentang gaya kepemimpinan Jokowi. Email srahadiyono@gmail.com

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Mengapresiasi Kartu Nontunai Jokowi -JK

6 November 2014   05:15 Diperbarui: 17 Juni 2015   18:30 91
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Tidak harus dimulai dari pendataan yang berbelit-belit tetapi langsung kepada sasaran yang tepat, barangkali inilah cara sederhana untuk menyalurkan bantuan nontunai kepada masyarakat kecil yang benar-benar membutuhkan. Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat perlu mendapat apresiasi karena inilah sebuah tindakan nyata seorang Presiden dalam merealisasikan salah satu visi dan misinya. Program jaring pengaman sosial ini sudah tentunya melalui berbagai pertimbangan yang matang yang diharapkan dapat tepat sasaran. Namun demikian disana sini memang masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Misalnya kriteria masyarakat penyandang sosial seperti apa yang dapat menerima bantuan, tolak ukurnya apa, sistem teknologi penyimpanan datanya seperti apa karena ini menyangkut data keluarga yang tidak sedikit jumlahnya, berapa lama masa kadaluarsa kartu itu, dsb dsb dan masih banyak lagi pertanyaan dan persoalan yang akan muncul di kemudian hari.

Dahulu program-program semacam ini pernah dilakukan tetapi kenyataan yang ada justru sering tidak tepat sasaran, meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk pendataan yang lebih baik dan valid. Sebuah transparasi sangat mutlak untuk program-program semacam ini. Masyarakat diharapkan dapat ikut serta mengontrol sehingga program ini dapat berjalan dengan baik. Satu hal yang wajib di paparkan secara lebih rinci adalah sebuah payung hukum karena menyangkut uang rakyat. Kita semua tidak ingin sebuah kebijakan yang tulus untuk membantu rakyat kurang mampu malah justru dipersoalkan menjadi sebuah perkara hukum karena ketidak beresan dalam mengelola dan menindak lanjuti persoalan yang berkembang ditengah tengah masyarakat yang majemuk dan heterogen. Perlu adanya struktur keorganisasian yang jelas sebagaimana layaknya sebuah program kerja yang memiliki penanggung jawab dan anggotanya. Perlu dijelaskan pula apakah program ini jangka pendek, menengah atau jangka panjang. Bersinergi dengan kementrian terkait, DPR, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pendidikan, kesehatan dan elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan menjalin kerjasama agar masalah-masalah yang muncul dikemudian hari akan menjadi tanggung jawab bersama dan dapat diselesaikan tanpa adanya perselisihan.

Pemerataan program ini diharapkan dapat terus berlanjut dan dapat menjangkau semua wilayah sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Bersih dari korupsi dan meningkatnya pendapatan negara dari berbagai sektor menjadi sumber pendanaan yang kuat untuk program ini. Yang jelas perkuat payung hukumnya, teknologinya, sistemnya, organisasinya karena tidak menutup kemungkinan akan terjadi kebocoran anggaran yang nantinya daat berakibat fatal.


Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun