Suatu pembangunan ekonomi sebagai syarat mutlak bagi negara-negara dunia yang tergolong negara berkembang, termasuk negara Indonesia dengan tujuan masing masing yaitu memperkecil jarak ketertinggalan di bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dari negara-negara industri di luaran sana.
Adnaya upaya suatu pembangunan ekonomi di negara-negara tersebut umumnya diprakarsai oleh pemerintah sebagai motor penggerak, namun dalam perkembangannya mengalami kendala akibat kurangnya ketersediaan sumber-sumber daya ekonomi yang produktif, terutama adanya sumberdaya modal yang berperan penting sebagai katalisator pembangunan. Untuk mencukupi suatu kekurangan sumberdaya modal tersebut, maka pemerintah negara yang bersangkutan harus berusaha mengupayakan datangnya sumberdaya modal dari luar negeri melalui berbagai jenis pinjaman dana.
Proses pembangunan ekonomi merupakan suatu tahapan proses yang bersifat mutlak yang dilakukan oleh suatu bangsa untuk dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakayat bangsa tersebut. Program pembangunan ekonomi dalam suatu negara tidak dapat hanya dilakukan dengan berbekal tekad yang membaja dari seluruh rakyatnya untuk membangun, tetapi yang lebih utama harus adanya dukungan dari adanya ketersediaan sumbberdaya ekonomi, baik sumber daya alam, sumber daya manusia serta sumber daya modal yang produktif.
Dengan kata lain maka tanpa adanya suatu dukungan yang cukup kuat dari sumberdaya ekonomi yang produktif maka pembangunan ekonomi bersifat mustahil yang dilaksanakan dengan baik dan memuaskan. Adanya sifat kepemilikan terhadap sumber daya ekonomi ini oleh negara yang berbeda kebijakannya Ada suatu negara yang memiliki kelimpahan pada suatu jenis sumberdaya ekonomi tertentu, ada pula juga kekurangannya.
Adanya jangka pendek, utang luar negeri sangatlah membantu pemerintah Indonesia dalam mengupayakan penutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), akibat pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang cukup besar. Adanya suatu pernyataan tersebut dengan demikian maka laju pertumbuhan ekonominya dapat dipacu berdasarkan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Tetapi dalam jangka waktu yang Panjang, ternyata utang luar negeri pemrintah tersebut dalam menimbulkan suatu berbagai macam persoalan ekonomi di Indonesia.
Pada masa krisis ekonomi yang terjadi, maka suatu utang luar negeri Indonesia termasuk utang luar negeri pemerintah, telah meningkat drastis dalam hitungan rupiah. Sehingga menyebabkan pemerintah Indonesia harus menambahkan utang luar negeri yang baru untuk membayar utang luar negeri yang telah lama jatuh tempo pembayaran. Hal ini bias dikatakan bahwa Indonesia melakukan gali lubang baru untuk menutupi lubang yang lama. Dengan adanya akumulasi utang luar negeri dan bunganya tersebut akan dibayarkan mellaui Anggaran Belanja dan Pembiayaan Negara (APBN) RI dengan cara mencicilnya pada tiap tahun anggaran. Hal ini menyebabkan berkurangnya suatu kemakmuran dan kesejahteraan rakyat pada masa mendatang, sehingga terlihat jelas akan membebani suatu masyarakat, khususnya para wajib pajak di Indonesia.
Solusi yang dianggap bisa diandalkan untuk mengatasi kendala rendahnya mobilisasi modal domestic di indonesia adalah dengan mendatangkan modal dari luar negeri, yang umumnya dalam bentuk hibah (grant), bantuan pembangunan (official development assistance), kredit ekspor, dan arus modal swasta, seperti bantuan bilateral dan multilateral; investasi swasta langsung (PMA); portfolio invesment; pinjaman bank dan pinjaman komersial lainnya; dan kredit perdagangan (ekspor/impor). Modal asing ini dapat diberikan baik kepada pemerintah maupun kepada pihak swasta.
Sekarang ini dengan semakin mengglobalnya kondisi perekonomian dunia, termasuk dalam bidang finansial, menyebabkan arus modal asing yang semakin leluasa keluar masuk suatu negara. Pada banyak negara yang sedang berkembang, modal asing seolah-olah telah menjadi salah satu modal pembangunan yang diandalkan. Bahkan, beberapa negara saling berlomba untuk dapat menarik modal asing sebanyak-banyaknya dengan cara menyediakan berbagai fasilitas yang menguntungkan bagi para investor dan kreditur.
Khusus modal asing dalam bentuk pinjaman luar negeri kepada pemerintah, baik yang bersifat grant; soft loan; maupun hard loan, telah mengisi sektor penerimaan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (government budget) yang selanjutnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan proyek-proyek pembangunan negara atau investasi pemerintah di sektor publik.
Dengan mengingat bahwa peranpemerintah yang masih menjadi penggerak utama perekonomian di sebagian besar negara-negara yang sedang berkembang, menyebabkan pemerintah membutuhkan banyak modal untuk membangun berbagai prasarana dan sarana, sayangnya kemampuan finansial yang dimiliki pemerintah masih terbatas atau kurang mendukung.
Dengan demikian, maka pinjaman (utang) luar negeri pemerintah menjadi hal yang sangat berarti sebagai modal bagi pembiayaan pembangunanperekonomian nasional. Bahkan dapat dikatakan, bahwa utang luar negeri telah menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan perekonomian nasional yang cukup penting bagi sebagian besar negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia.
