SURAT TERBUKA UNTUK BAPAK KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANPROVINSI JAWA TENGAH
Kepada Yth.Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
di tempat
Assalamu'alaikum wr wb
Bersama surat ini, izinkan saya, selaku salah satu dari orang tua siswa menyampaikan uneg-uneg, kesedihan yang ada dalam hati kami.Bapak Kepala Dinas yang kami hormati, Tahun ini, PPDB SMA dan SMK begitu kacau, akibat adanya peraturan bahwa siswa ber SKTM wajib diterima, berapapun nilainya, dengan kuota minimal 20% dan maksimal 100%. Akibatnya banyak siswa yang memiliki nilai akademik tinggi, harus kalah bersaing dengan siswa dengan nilai akademik yang bahkan terpaut lebih dari 10 poin nilai.
Kami tahu dan sadar bahwa kebijakan pemerintah sebenarnya bertujuan baik, agar anak-anak yang kurang mampu bisa mengenyam pendidikan yang layak di sekolah negeri yang dianggap favorit di daerahnya. Tapi dengan kuota penerimaan 20% dan maksimal 100%, apakah siswa yang tidak memiliki SKTM dan memiliki nilai akademik tinggi mampu bersaing berebut kursi secara adil? Kami pun tahu, bahwa melalui kebijakan SKTM pemerintah berusaha melaksanakan apa yang termaktub dalam UUD 1945 pasal 31, memberikan jaminan anak-anak yang kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
Tapi dengan kebijakan ini pula, anak-anak kami sebagai warga negara, sebagaimana termaktub dalam pasal 28 ayat c UUD 1945 telah dicederai haknya. Dimana keadilan sosial yang dijanjikan akan diwujudkan bagi seluruh rakyat Indonesia? Bukankah keadilan berarti menempatkan suatu hal, sebagaimana porsinya? Kami sadar, ada banyak siswa kurang mampu yang juga berjuang keras hingga memiliki nilai akademik yang cukup tinggi.Â
Dan untuk itu, SKTM memang layak diberikan sebagaijaminan agar mereka tidak tergeser oleh siswa yang dianggap berlatar belakang keluarga mampu, dan memiliki nilai akademik yang kurang lebih sama.Perlu bapak ketahui, bahwa tidak semua siswa yang tidak memiliki SKTM berasal dari keluarga mampu.Â
Banyak di antara mereka yang berusaha meyakinkan dan memampukan diri mereka membiayai pendidikan putra putrimereka. Memberi semangat belajar agar putra putri mereka bisa memiliki masa depan yang lebih baik.Â
Dan sayangnya, pemerintah melupakan kemungkinan itu, saat membuat kebijakan yang merugikan anak-anak kami.Kami yakin para pembuat kebijakan tidak melihat bagaimanawajah anak-anak kami, yang shock, menangis, karena ketidakadilan yang mesti mereka hadapi di usia belia. Dan tidak mempertimbangkan efek psikologis yang terjadi pada mereka, saat usaha mereka meraih cita dan nilai akademik yang baik, tidak dihargai sama sekali. Adilkah ini? begitu yang ada dalam benak mereka.
Bapak kepala dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi Jawa tengah yang kami hormati, izinkan saya bertanya: Apakah para pembuat kebijakan, tidak menyadari bahwa banyak pihak menggunakan celah ini sebagai jaminan anak mereka diterima di sekolah negeri, walaupun nilai mereka sedikit?
