Tol Laut yang digagas Presiden Jokowi  berhasil mengurangi disparitas harga dan menumbuhkan perekonomian di daerah terpencil, tertinggal, terdepan dan perbataan (T3P). Sejak diluncurkan pada 4 November 2015, tahun 2019 ini usia tol laut sudah menginjak 5 (lima) tahun.
Sebagai negara kepulauan, dengan  jumlah penduduk sekitar 265 juta jiwa  dengan jumlah pulau didaftarkan  di PBB sebanyak 16.056 pulau,  46 persen penduduknya tinggal  di Pulau Jawa. Hal ini mengakibatkan  penyebaran penduduk tidak merata.
Penduduk di Pulau Jawa sangat mudah memperoleh berbagai kebutuhan dengan harga wajar. Sementara penduduk yang tinggal di daerah Kisar dan Moa (Maluku Barat Daya), Lirung, Karatung dan Miangas (Sulawesi Utara).Â
Untuk mendapatkan bahan kebutuhan pokok, listrik, BBM dan akses internet, di samping sulit, mereka juga harus membayarnya dengan harga lebih mahal.
Jokowi memberikan solusi tol laut untuk memangkas kesenjangan kebutuhan pokok dengan Tol laut  diimplementasikan pada 4 November tahun 2015.Â
Kementerian Perhubungan sebagai motor penggerak, Kemenhub mewujudkan tol laut  bersama Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Lima tahun usia tol laut, namun masih menyisakan banyak pekerjaan rumah karena beberapa daerah masih mengeluhkan disparitas harga  yang belum  signifikan seperti dimuat di harian Kompas, Sabtu (24/8), berjudul tol laut "Tol Laut NTT Tak Hilangkan Disparitas Harga" yang juga masih menyebut nama PELNI. Pada tahun 2019  PELNI tidak mendaptkan penugasan untuk rute NTT, rute NTT dilayani operator lain bukan PELNI, sehingga tidak ada kapal PELNI berlabuh hingga 14 hari di lautan.
 PT PELNI (Persero) yang pada awalnya diberi penugasan untuk merintis menjadi operator tol laut, dari 2 rute menjadi 6 rute sejak 2016 hingga 2018, pada 2019 penugasan ke PELNI hanya diberikan 3 rute saja yaitu trayek T-1 Belawan-Lohokseumawe-Malahayati-Sabang-Tapaktuan. T-3 Tanjung Priok-Tarempa-Selatlmpa (Natuna)-Penagi-Serasan-Midai-Tanjung Priok. Kemudian H-1, disambung T-5 dan T-1dari Tanjung Perak-Maksar-Bitung-Morotai-Buli-Maba-Gebe-Tidore-Bitung dan Bitung Tahuna-Melangone-Miangas-Marore-Tagulanndang-Bitung.
 Dari segi trayeknya berhasil menambah dari 2, 6  bertambah menjadi 18 rute. Bahkan pelaksana atau operatornya juga bertambah tidak hanya dari PELNI dan  BUMN lain ASDP dan Djakarta Lloyd  tetapi juga sudah melibatkan swasta.
Untuk mempermudah distribusi barang di daerah-daerah tujuan Tol Laut, serta untuk menampung barang yang akan didistribusikan maupun barang milik warga setempat, Kementerian Perhubungan dan Kementerian BUMN, kemudian melakukan sinergi dengan beberapa BUMN untuk membangun 40 Rumah Kita di daerah tujuan Tol Laut. Pengelola Rumah Kita adalah BUMN dan BUMD, hal ini untuk menjaga agar harga barang tetap terkendali.
Sejatinya tol laut bagi para pengusaha di daerah T3P,  juga telah dimaksudkan sebagai  wahana untuk membuka lapangan kerja baru untuk  mengumpulkan hasil alam, menyusul jelasnya pasar dan pembeli barang mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa ekonomi di daerah T3P bergerak, dan berdenyut dan bertumbuh dengan adanya tol laut.
