BPTJ sebagai badan baru di bawah Kementerian Perhubungan harus bekerja paling lama tiga bulan setelah Perpres itu ditandatangani Presiden. Kementerian Perhubungan akan mengangkat seorang pejabat setingkat eselon satu (setingkat Dirjen) untuk menjadi penjuru Revitalisasi transportasi darat di Jabodetabek. Selain di Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi dan Tangerang juga harus bersiap mengikuti perkembangan yang terjadi dengan lahirnya Prepres 103 Tahun 2015, tentang BPTJ.
BPTJ menjadi organ untuk Revitalisasi transportasi Jabodetabek. Keberdaaan KRL Jabodetabek terbukti efektif untuk memobilisasi warga dari kota penyangga Ibu Kota; dari Bogor, Depok, Bekasi dan Tangerang menuju Jakarta atau sebaliknya. Pasca perbaikan kinerja PT. KAI yang berdampak pada modernisasi pelayanan KRL, permintaan angkutan KRL tumbuh pesat. Volume penumpang yang sebelumnya tercatat 450.000 orang per hari pada tahun 2008, telah tumbuh menjadi 850.000 orang perhari pada 2015.
Berkaca pada KRL, MRT dan LRT akan menjadi basis angkutan bagi masyarakat yang saat ini belum dapat menjangkau angkutan KRL Jabodetabek karena posisi tempat tinggal dan posisi tempat kerja jauh dari rel. MRT dan LRT dibangun pada jalur atau koridor yang berbeda, tentunya ini akan menarik minat pengguna angkutan berbasis rel untuk akses utama warga.
Pembangunan dan pengembangan MRT, LRT dan KRL akan mengarah pada angkutan berbasis rel ini sebagai angkutan utama. Untuk pembangunan MRT, LRT dan KRL di dalam kota dengan di daerah kantong-kantong penumpang tempat warga bermukim di daerah perumahan berbeda konsep penaturan dan penataannya.
Pengaturan dan penataan angkutan kota serta pemanfaatan jalan harus dibuat seefektif mungkin. Angkutan di perkotaan disambungkan dengan pola mendekatkan kantor, pusat perdagngan, pusat bisnis, apartemen mendekati jaringan rel dengan sarana akses dari stasiun cukup dengan berjalan kaki, naik sepeda dan bus besar bersubsidi yang bertarif murah.
Akases angkutan di perkotaan harus berbasis angkutan umum yang aman dan nyaman, dengan armada ber-AC. Kemudian pengguna mobil pribadi harus berbayar dan tarif parkir yang mahal. Dengan demikian akan mendorong pengguna mobil pribadi menggunakan angkutan umum sebagai pilihan utama. Penggunaan mobil pribadi dipergunakan saat urgensi yang sangat tinggi dengan resiko biaya tinggi.
Kemudian perlu penertiban dan penataan sepeda motor, dilarang melintas didalam kota. Angkutan sepeda motor dibatasi di sekitar perumahan, tidak seperti saat ini kasesnya bebas dan mengerikan namun belum dapat dicarikan solusi saat ini. Dengan BPTJ diharapkan mampu menertibkan dan menatanya. Pendapatan jalan berbayar untuk pengembangan dan perawatan prasarana serta subsidi angkutan umum di Jabodetabek.
Sedangkan stasiun-stasiun di daerah pemukiman dibangun dengan akses angkutan bukan lagi angkot, namun ada pergeseran eks Kopaja, Metro Mini ke daerah pinggiran kota. Kopaja, Metro Mini dan angkot diharapkan menjadi akses penumpang dari perumahan ke feeder stasiun yang akan ulang alik dari perumahan ke stasiun KRL, MRT dan LRT di penjuru Jabodetabek.
Gong perubahan transportasi di Jabodetabek telah ditabuh presiden sebagai penanda Revitaslisasi transportasi Jabodetabek. Para pelaku usaha transportasi harus berpikir, bersiap diri mengikuti perubahan. Pengelola angkutan perorangan harus berubah menjadi badan usaha. Armada angkutan harus laik jalan dan mengikuti tatanan transportasi sesuai amanat Peraturan Presiden yang sebentar lagi bergulir.
Pertanyaanya akan dimulai dari mana penataan itu? Konsep We Do What We Can mDo, kita kerjakan yang bisa kita kerjakanyang diterapkan oleh Ignasius Jonan ketika membenahi PT. KAI bersama Sulistyo Wimbo Hardjito mungkinkahn menjadi kunci percepatan peneteriban dan penataan transportasi Jabodetabek. Semua berjalan serentak bersamaan, hasilnya luar bisa. Jabodetabek pasti bisa ditertibkan dan ditata. Semua harus mendukungnya kalau ingin Jakarta tertib. ***