Suaib Napir
Suaib Napir

Direktur Mars Institute

Selanjutnya

Tutup

Analisis

Heroik Pilpres 2019

9 Oktober 2018   13:35 Diperbarui: 9 Oktober 2018   13:48 365 0 0
Heroik Pilpres 2019
Dokpri

 

Wacana Pilpres menjadi tema politik yang hangat dan menarik diperbicangkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Perbincangan ini menjadi sangat seksi ketika membicarakan bagaimana peta Koalisi dibangun oleh pasangan Prabowo Subianto--Sandiaga Uno dan Juga Koalisi tanpa syarat dari Pasangan Joko Widodo--Ma'ruf Amin.

Dibalik kehangatan kondisi politik dalam menentukan siapa pemimpin Indonesia Yang akan datang terdapat satu hal sangat penting diingat, tetapi seolah-olah dilupakan yakni masalah etika politik. Darman Setyawan (2006) Etika Politik merupakan sarana yang diharapkan mampu menciptakan suasana harmonis antar pelaku politik dengan kelompok kepentingan lainnya untuk mencapai sebesar-besar kemajuan bangsa dan negara dengan mendahulukan kepentingan bersama dari pada kepentingan pribadi dan golongan.

Etika politik mutlak diperlukan bagi perkembangan kehidupan politik. Etika politik juga menjadi prinsip pedoman dasar yang dijadikan sebagai fondasi pembentukan dan perjalanan roda pemerintahan dalam konstitusi Negara.

Heroik Pilpres

Saat ini Indonesia berada pada era kebabasan berpolitik setelah melampaui masa kelam berpolitik. Seiring dengan datangnya era reformasi pada pertengahan tahun 1998, Indonesia memasuki masa transisi dari era otoritarian ke era demokrasi.

Dalam masa transisi itu, dilakukan perubahan-perubahan yang bersifat fundamental dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk membangun tatanan kehidupan politik baru yang demokratis. Tatanan kehidupan politik yang demokratis ini lambat laun tergerus oleh kepentingan pribadi dan kelompok. Ini terlihat bagaimana para elit berkuasa lebih mudah menghalalkan segala cara apapun untuk mewujudkan kepentingannya. kekuasaan sudah tidak lagi mengindahkan nilai-nilai etik dan moralitas berpolitik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Etika berpolitik pada momentum Pilpres 2019 direpublik ini, kita harus mengakui bahwa banyak kalangan elite politik berpolitik dengan melalaikan etika kenegarawanan. Ini sangat menghawatirkan karena bukan hanya terjadi pembunuhan karakter antarpemimpin nasional dengan memunculkan isu penyerangan pribadi, namun juga politik kekerasan-pun terjadi. Para elite politik saat ini cenderung kurang peduli terhadap terjadinya konflik masyarakat dan tumbuhnya budaya kekerasan.

Elite bisa bersikap seperti itu karena mereka sebagian besar berasal dari partai politik atau kelompok-kelompok yang berbasis primordial, sehingga elite politikpun cenderung berperilaku yang sama dengan perilaku pendukungnya. Bahkan elite seperti ini merasa halal untuk membenturkan massa atau menggunakan massa untuk mendukung langkah politiknya.

Mereka tidak sadar bahwa sebenarnya kekuatan yang berbasis primordial di negeri ini cenderung berimbang. Jika mereka terus berbenturan, tak akan selesai dan takkan ada yang menang.

Kurangnya etika berpolitik sebagaimana prilaku para elite merupakan akibat dari ketiadaan pendidikan politik yang memadai. Bangsa kita tidak banyak mempunyai guru politik yang baik, yang dapat mengajarkan bagaimana berpolitik tak hanya memperebutkan kekuasaan, namun dengan penghayatan etika serta moral.

Politik yang mengedepankan take and give, berkonsensus, dan pengorbanan. Kurangnya komunikasi politik juga menjadi penyebab lahirnya elite politik yang rusak, yakni elite politik tidak mampu lagi menyuarakan kepentingan rakyat, tetapi semakin berkembang perilaku politik yang dipandu oleh nilai-nilai emosi pribadi dan kelompok kepentingan.

Indonesia yang sedemikian plural dari sisi etnik, agama, bahasa, dan budaya memerlukan waktu lama untuk mencapai soliditas berbangsa dan bernegara. Amerika Serikat memerlukan waktu lebih dari 100 tahun untuk membangun kemapanan dalam tradisi berdemokrasi. Sebagai bangsa dan negara yang masih muda, sesungguhnya wajar saja jika kohesivitas dan soliditas keindonesiaan kita masih rapuh, mudah goyah dan gamang ketika diterpa konflik antar-kelompok primordial. Dengan belajar dari pengalaman sejarah bangsa lain, kita juga tidak perlu memulai dari awal. We should not reinvent the wheel. Indonesia mesti mampu melakukan akselerasi dalam memantapkan state building dan citizenship tanpa menggusur pluralitas budaya dan agama yang menjadi elemen dan identitas kebangsaan kita. Tanpa kepemimpinan berwibawa, tegas, dan visioner, tidak mudah menciptakan ruang publik yang nyaman dan dinamis bagi masyarakat Indonesia yang majemuk. Kita lebih merasa terpanggil sebagai warga komunitas kelompoknya ketimbang sebagai warga negara sehingga sulit menata dan menjaga ruang publik tempat sesama warga negara membicarakan persoalan bangsa secara demokratis dan bebas dari tekanan. Tokoh-tokoh parpol, ormas, ulama, dan pemerintah mestinya duduk bersama untuk membuat rambu-rambu yang jelas bagaimana membangun ruang publik yang sehat.

Menarik memang ketika media social dalam Pilpres, seperti facebook mengisi ruang poblik dalam membincang masalah politik dan sangat meningkat drastis, baik di dalam negeri maupun di tingkat Internasional. Pesaing-pesaingnya, seperti Google, Microsoft, dan bahkan Yahoo! merasakan hal tersebut. Di Indonesia hingga akhir tahun 2008 telah mengalami peningkatan 645 persen sejak kemunculannya di Indonesia. Pada bulan Februari 2017, pengguna aktif di Indonesia telah mencapai angka 7 juta lebih.

Banyak kalangan ikut serta dan aktif menjadi konsumen facebook, sebuah jejaring sosial (social network) yang diciptakan oleh Mark Zukerberg, seorang mahasiswa Drop Out di Universitas Harvard. Mulai dari pekerja kantor, politikus, mahasiswa, hingga pengangguran sekalipun kini mudah menjadi pengguna facebook. Peningkatan secara statistik ini didukung besar-besaran oleh perusahaan-perusahaan mobile terbesar di dunia dengan memberikan kemudahan berupa aplikasi sebagai komoditi.

Latar geografis dan ekonomi pun tidak menghalangi masyarakat untuk mengakses internet sebagai pengguna facebook. Wajar bila pemuda desa yang menganggur telah terdaftar sebagai pengguna facebook, karena metode akses mobile-pun telah ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan produsen mobile. Lantas, fenomena yang berdasarkan sosial ini-pun digunakan sebagai pemanfaatan ruang publik yang politis oleh kalangan politikus dalam melakukan tindakan-tindakan politik praktis.

Di Amerika Serikat, kampanye Obama tidak menyia-nyiakan ruang tersebut dalam menjaring dan memanfaatkan untuk kampanye politik. Pilpres 2014 kemarin pun memanfaatkan ruang publik ini untuk menjaring dan melakukan kampanye politik. Apalagi hembusan pemilihan presiden kali ini tahun 2019 menjadi ajang aktualisasi, baik yang positif maupun yang negatif membicarakan momentum politik secara urak-urakan.

Antara Idealisme & Hedonisme

Ditengah hiruk pikuk pertarungan pemilihan pilpres 2019 ini, masing-masing kubu yang bertarung menganggap kubunya adalah pasangan kuat dengan aliran ideologis yang sama-sama mengagumkan bung Karno. Etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportifitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga bangsa.

Etika Politik dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa bertanggungjawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa. Etika pemerintahan mengamanatkan agar penyelenggara negara memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik, siap mundur apabila merasa dirinya telah melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan negara. Masalah potensial yang dapat menimbulkan permusuhan dan pertentangan diselesaikan secara musyawarah dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan sesuai dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya, dengan tetap menjunjung tinggi perbedaan sebagai sesuatu yang manusiawi dan alamiah. TAP ini mengamanatkan kepada seluruh warga negara untuk mengamalkan etika kehidupan berbangsa. Untuk berpolitik dengan etika dan moral dalam berbangsa dan bernegara, paling tidak dibutuhkan dua syarat, yaitu Ada kedewasaan untuk dialog dan Dapat menomorduakan kepentingan pribadi atau kelompok.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3