Euforia Pesta Demokrasi 2019 dan Gugurnya Para Petugas

Layaknya sebuah pesta, hajadan, yang jauh hari direncanakan dengan matang, teliti, detail, dan rinci oleh panitia agar pelaksanaan dapat berjalan lancar tanpa aral yang berpotensi untuk menganggu dan menggagalkan. Koordinasi, kerja sama, komunikasi terus dijalin sejak perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. 

Perbedaan pendapat adalah hal biasa, seperti pepatah:"Rambut sama hitam, hati masing-masing", artinya masing-masing orang mempunyai pendapat yang berbeda satu sama lain. Dalam kondisi demikian diperlukan pemahaman, jiwa besar, pengorbanan dan toleransi agar tujuan utama memilih anggota legislatif yang berkualitas dan berintegritas serta pemimpin amanah, adil, bijaksana dan berwibawa dapat tercapai.

Demikian juga dalam hajatan atau pesta demokrasi untuk pileg dan pilpres yang sudah terlaksana dengan aman dan lancar. Namun dibalik itu kesuksesan, kelancaran, dan keamanan, meninggalkan duka mendalam karena gugurnya panitia dalam menjalankan tugas negara akibat kelelahan bekerja secara maraton, hampir 2 (dua) hari dua malam tidak tidur. 

Dalam situasi demikian sangat diperlukan stamina prima, dan asupan gizi yang seimbang. Sayang masalah gizi seimbang ini kurang mendapat perhatian para petugas, akibatnya kondisi kesehatan terus menurun. Apalagi petugas sudah mempunyai penyakit bawaan, sehingga dapat menjadi pemicu penyakitnya kambuh.   

Pertama kali dalam sejarah di Indonesia menyelenggarakan pesta demokrasi 2019 secara serentak untuk memilih capres/cawapres dan pileg. Awalnya pemilu serentak ini dengan tujuan untuk menghemat biaya, tenaga, waktu, pikiran. 

Gagasan yang semula sangat logis dan simpel, ternyata dalam prakteknya menimbulkan persoalan baru yang tidak pernah terpikirkan, apalagi secara preventif perlindungan jiwa raga para petugas. Baru kali ini juga usai penyelenggaraan pemilu, panitia merasakan kelelahan yang luar biasa, karena beban kerja psikis dan teknis, misalnya logistik yang kurang dalam TPS menyebabkan ketegangan pikiran, stres. 

Kondisi psikis petugas di garda terdepan pesta demokrasi ini luput dari pemikiran para pengambil kebijakan di tingkat nasional dan daerah.

Berdasarkan data KPU ada 813.350 TPS, bila tiap TPS ada 10 orang petugas berarti jumlahnya menjadi 8.133.500 orang terdiri dari ketua dan anggota KPPS, Polri dan Linmas. 

Belum relawan yang menjadi saksi dan pegawai di KPU, Bawaslu. Dari semua itu pegawai KPU yang sakit berjumlah 1.761 orang, Bawaslu 959 orang, anggota Bawaslu yang menjadi korban kekerasan dan kecelakaan 188 orang. Anggota KPPS yang meninggal 272 orang, sakit 1.878 orang (data KPU, Sabtu 27/4/2019). 

Kondisi jatuhnya korban dari pihak penyelenggara ini sungguh di luar perkiraan, karena sejak awal yang dikhawatirkan justru para calon anggota legislatif yang "gagal" menduduki "kursi panas" di ruangan ber AC. Mengapa kursi panas ?. Untuk bisa meraih suara sesuai ketentuan banyak pengorbanan yang telah dikeluarkan baik materi maupun non materi.  

Melihat kenyataan ini, Wapres Jusuf Kalla berpendapat:"Efek negatif penyelenggaraan pemilu serentak yang baru digelar pertama kali ini, relatuf rumit dan sulit. Selain itu membuat pileg kurang diperhatikan masyarakat, padahal pileg tidak kalah penting lantaran menentukan kualitas pembuat kebijakan pemerintah selama lima tahun ke depan. Untuk itu usul, pemilu tidak perlu lagi serentak"(tribunlampung.co.id). Sebagai rakyat kecil saya setuju pendapat Wapres, karena diakui para "pahlawan demokrasi" di garda terdepan itu kerja nonstop sejak H-1 untuk suksesnya pesta demokrasi agar lancar dan aman. Bahkan ada yang sudah berjalan berhari-hari menerabas hutan, lautan, sungai, naik turun gunung, jalan becek, berlumpur, beresiko.