Tega-teganya melakukan korupsi untuk bantuan bencana yang sangat dibutuhkan para pengungsi. Disinyalir hal serupa terjadi di tengah bencana lainnya, yang menurut Kompas (03/12/208):"menunjukkan sejak tahun 2002 dana penanggulangan dan bantuan bagi korban bencana di sejumlah daerah dikorupsi oleh sejumlah pejabat dari beberapa daerah seperti di Papua, Jateng, Jabar, Smumut, Sulut, Aceh, dan Riau".Â
Salut dan selamat untuk KPK yang telah bekerja keras untuk membongkar OTT dana bencana. Kalaupun para pejabat tidak kena OTT, dan terbebas dari persidangan di dunia, namun tidak dapat mengelak menghadapi sidang pengadilan "nanti" di alam akherat. Harus  mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan menghadapi pengadilan dimana para penegak hukumnya tidak dapat disuap dengan apapun. Masih beranikah para pejabat melakukan korupsi dana bantuan bencana ?.Â
Ingatlah doa orang-orang yang terdholimi (penyintas) bencana dapat di dengar langsung sampai langit ke tujuh. Dan ingatlah hasil korupsi itu sebagai rejeki yang tidak halal dan tidak barokah. Mengapa tega memberi anak-istri dan keluarganya dari rejeki yang tidak halal ? Padahal dari rejeki yang tidak halal dan tidak barokah itu akan mengalir melalui darah di tubuh istri dan anak-anaknya.
Sangat mendukung operasi OTT KPK, dan memborgol para koruptor ketika sudah menjadi tersangka dengan baju oranyenya, sehingga para koruptor tidak bisa melambaikan tangan dengan tersenyum ketika disorot kamera.Â
Semoga para koruptor dibalik sel hotel prodeo menyadari tindakannya yang salah, dan ketika keluar membuka lembaran baru yang memberi manfaat untuk kepentingan orang banyak.
Yogyakarta, 6 Januari 2019 Pukul 16.00
