Ada yang aneh dengan pertanian di desa Barugelang, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.
Terjadi kegagalan fungsi pada proyek irigasi sepanjang lebih kurang 1,1 kilometer, untuk mengairi puluhan hektare sawah di sana. Padahal proyek yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) Rp 1 miliar di sana lebih baru selesai dilaksanakan pada 2018.
Akibatnya, petani padi di wilayah itu mulai mengeluh. Mereka kuatir gagal tanam dialami pada kemarau musim lalu kembali terulang di 2019. Karena belasan hektare lawan sawah petani kering lantaran tidak bisa terairi air. Disebabkan saluran irigasi khusus yang baru dibangun itu, tidak bisa  mengairi sawah mereka.
Beberapa titik saluran irigasi tidak berfungsi maksimal, karena konstruksi bangunan bagian bawah (lantai) yang dicor, namun terlalu dangkal. Selain dangkal, ketika kemarau irigasi kering karena mengalir ke bagian lebih rendah. Sebaliknya air sungai tidak bisa masuk ke irigasi tersebut.
Padahal semua petani di desa Barugelang berharap irigasi dan tadah hujan. Masih segar dalam ingatan mereka, banyak yang gagal tanam akibat sawahnya kering selama musim kemarau tahun lalu. Kini, kejadian itu berpeluang terulang kembali. Mereka tidak bisa melakukan tanam karena sawah tidak bisa diairi.
Gagalnya irigasi yang belum setahun itu sangat perlu diselidiki. Karena kemungkinan besar, ada yang salah dengan perencanaan atau pengerjaannya. Bagaimana mungkin sudah terjadi kerusakan sebelum tahun pertama irigasi itu berfungsi.
Tindakan pro aktif juga harus muncul dari tingkat daerah hingga pusat. Kementerian Pertanian (Kementan) harus turun tangan. Ambil langkah antisipatif agar petani setempat tidak patah arang dan berhenti bercocok tanam. Selain itu, langkah represif juga tetap harus dilakukan. Karena siapa yang bersalah, harus bisa mempertanggungjawabkan.
Anehnya lagi, Kementan pusat tetap memasang target swasembada beras nasional untuk tahun ini. Jangankan Kabupaten Tanah Bumbu yang irigasinya gagal berfungsi, kalau kita ikuti perkembangan berita beberapa hari belakangan ini saja, ada sedemikian banyak kawasan pertanian yang berpotensi gagal panen. Umumnya karena faktor cuaca. Bisa karena kebanjiran, atau kekeringan.Â
Berangkat dari keadaan demikian, mungkin target swasembada bisa dievaluasi ulang. Lagi pula, swasembada itu hanyalah klaim elitis, yang tidak ada pengaruhnya bagi masyarakat kebanyakan. Karena yang lebih penting untuk masyarakat adalah ketersediaan pangan yang stabil serta harga yang terjangkau. Bukan klaim swasembada.
