Mungkin ada di antara kita yang masih ingat mengenai kelakuan Badan Urusan Logistik (Bulog) tahun lalu. Perusahaan pelat merah itu terang-terangan menolak tugas untuk mengimpor beras yang sudah diputuskan oleh rapat di bawah pimpinan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution.
Bukannya patuh, Direktur Utama (Dirut) Bulog, Budi -Buwas- Waseso mengumbar polemik hingga mengumpat pejabat-pejabat tinggi negara yang memberinya tugas untuk mengimpor beras. Alasan yang dilontarkan Buwas saat itu adalah gudang Bulog sudah penuh.Â
Ternyata belakangan, terkuak alasan sebenarnya dari penolakan impor beras oleh Buwas.Â
Pejabat senior di pemerintahan Jokowi itu mengungkapkan bahwa mereka sedang mencari cara agar stok beras impor yang saat ini tertahan di sejumlah gudang Perum Bulog dapat tersalurkan ke masyarakat.
Pasalnya, apabila tidak segera disalurkan dan dikonsumsi oleh masyarakat, maka kualitas beras hasil impor tahun lalu tersebut akan semakin menurun.
Bulog sepertinya kewalahan sejak program beras sejahtera (Rastra) diubah ke Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Rastra yang selama ini jadi saluran untuk menggelontorkan jutaan ton beras dari Bulog, kini sudah tidak lagi berlaku.Â
Akibat ketidakmampuan Bulog menyalurkan beras, pemerintah jadi pusing memikirkan cara yang tepat agar Bulog tetap bisa segera menyalurkan beras yang ada di gudang, agar pada saat bersamaan juga bisa segera melakukan penyerapan beras masyarakat demi menjaga stabilitas harga.
Satu hal yang harus diingat semua pihak adalah, kualitas beras di gudang Bulog akan semakin memburuk bila stoknya tidak cepat-cepat disalurkan. Jangan sampai, kejadian ribuan ton beras busuk di gudang Bulog di Sumatera Selatan, terulang dan terjadi dalam skala yang lebih besar.
