Menyikapi dinamika politik di Indonesia dan kebijakan Jakarta pasca kunjungan Presiden Jokowi ke Papua , tentu menimbulkan banyak pro dan kontra, dan itu adalah realitas dalam berdemokrasi , sebagai staf PNS yang berkecimpun dalam dunia Pendidikan , saya merekomendasikan beberapa Indikator yang perlu disikapi bagi penyelenggara pemerintahan di Papua untuk menciptakan Papua Tanah Damai, sebagai berikut ; Dengan Kebijakan Otsus seharusnya dengan anggaran yang banyak dengan pelaksanaan otsus beberapa tahun terakhir ini, sudah seharusnya setiap warga Papua bisa membaca, menulis dan menghitung serta setiap warga sudah harus memiliki kekhususan dalam model pendidikan berbasis budaya dan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah sudah harus menghidupkan nilai-nilai kearifan lokal dalam mensupport model pendidikan di Papua saat ini.
Memang tidak semudah membalik telapak tangan, membangun Papua membutuhkan kesabaran dan keberanian, dimana tidak sedikit masalah yang kita jumpai di masyarakat kita, sejauh ini saya mengunjungi beberapa kabupaten dalam tugas sebagai abdi negara, beberapa model kurikulum yang saya jumpai di Papua, belum menyentuh nilai-nilai budaya Papua , ini menunjukan Otonomi khusus tidak dipertegas oleh pengambil kebijakan, sudah seharusnya Otonomi khusus memberi ruang dalam melakukan akselerasi kebijakan untuk mendorong kemajuan SDM di Papua, dan sayangnya perhatian kepada tenaga Pendidikan tidak dibarengi dengan perhatian yang serius, dimana kita jumpai sebagian besar guru di Papua tidak memiliki kompotensi akademik yang memadai, dan memahami secara baik mentalitas budaya Papua. Dan yang menjadi tantangan adalah letak geografis Provinsi Papua yang sangat luas sehingga penyebaran guru yang tidak merata antara pesisir, pedalaman dan daerah terisolir karena terkosentrasi di Kota, ini juga diperburuk dengan keseragaman model kurikulum dan pembagian dana yang tidak merata, sangat mempengaruhi kinerja penyelenggara di daerah, serta sikap da perilaku pejabat tertentu yang memberlakukan kebijakan- kebijakan yang terkesan korup, seperti Sertifikasi Guru, terkadang harus mengorbankan uang pribadi yang cukup besar, padahal kita tahu itu telah dianggarkan negara. Kita mengharapkan pihak legislatif bisa membuat kebijakan yang memproteksi pendidikan tetapi masih di jumpai beberapa anggota DPRD dengan Ijazah Palsu atau sebaliknya menjadi anggota Dewan untuk memperkaya diri sehingga produk-produk hukum masih banyak yang belum memberikan perlindungan terhadap pembangunan pendidikan di Papua.
Solusi yang harus ditempu adalah perlu di bijaki dengan pengembangan kurikulum pendidikan di papua secara kontekstual dan berbasis kearifan lokal, penyiapan SDM tenaga pengajar yang berkompotensi serta melakukan pendekatan pembangunan pendidikan berpola asrama, dan yang tidak kalah pentingnya adalah pemerataan pembangunan di Papua, baik di pesisir, pegunungan dan pedalaman Papua. Perlu keterlibatan semua aktor kunci, atau keterlibatan semua pihak, baik eksekutif, legislatif, tokoh adat, tokoh agama dan pihak Yayasan yang bergelut di dunia Pendidikan.
Disadur dari Indikator Papua Tanah Damai Versi Masyarakat Papua di terbitkan oleh Jaringan Damai Papua (JDP) 2014
