Mohon tunggu...
Fergusoo
Fergusoo Mohon Tunggu... Wiraswasta - Wiraswasta

Spe Salvi Facti Sumus

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Dua Sisi JK untuk Jokowi

2 Februari 2022   12:44 Diperbarui: 2 Februari 2022   19:37 384
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sumber foto: cnnindonesia.com/ (ANTARA FOTO/Widodo S Jusuf)

"Saya tidak pernah melihat presiden yang seserius itu untuk melihat rakyatnya. Jadi kalau artian bagaimana menyapa rakyat secara langsung yang paling serius itu beliau", (Jusuf Kalla)

Muhammad Jusuf Kalla (JK) adalah mantan wakil presiden di era SBY dan era Jokowi. Walau hanya sebatas sebagai wakil, JK adalah tokoh politik yang sangat sulit untuk ditebak gerakannya. Saat ini beliau aktif sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) serta menjadi Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI).

Sebagai Mantan Wakil Presiden dan pernah menjadi bagian dari arus besar kekuasaan, JK tentu paham dengan gaya politik SBY maupun Jokowi. Pemahaman beliau atas itu, patut untuk kita apresiasi dan timba sebagai ilmu politik yang baru. Tetapi cerita menjadi berbeda kala JK memperlihatkan dua sisi dirinya saat berkontemplasi dengan kebijakan yang diambil oleh Presiden Jokowi saat ini.

Dua sisi itu ialah JK yang kerap memperlihatkan gestur politik yang berbeda mengenai kebijakan Jokowi. Kadang ia mengkritik, kadang pula ia memuji seraya mengagung-agungkan kelebihan Presiden Jokowi didepan para oposan. Hal ini membuat kita semua bertanya, Pak JK sebenarnya masih berporos dengan istana atau sudah kontra?

Pertanyaan diatas dilatar belakangi oleh dua kejadian yang saling berbenturan satu sama lain. Misalnya, tentu kita masih ingat bagaimana Pak JK mengayunkan sebuah pertanyaan mengenai pernyataan Presiden Jokowi atas hak kritik masyarakat kepada pemerintah.

Kala itu Presiden Jokowi mengatakan dalam Peluncuran Laporan  Tahunan Ombudsman tahun 2020 :

"Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, atau potensi maladministrasi. Dan para penyelenggara layanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan,".

Lalu JK mengatakan :

"Saya bertanya dengan tulus untuk mengetahui apa yang boleh apa yang tidak. Dia (memberi kritik) punya batasan-batasan apa, yang boleh dan tidak, supaya orang nanti tidak kena masalah. Karena selama ini orang takut,"

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun