Buntut Panjang Pemulangan Eks Kombatan ISIS Asal Indonesia

Wacana pemulangan eks kombatan isis yang kini merebak di media massa tak henti hentinya bergulir. Wacana ini tentunya sangat menarik simpati dan atensi dari masyarakat dari seluruh lapisan manapun untuk mendiskusikan gunjang-ganjing isu eks kombatan isis agar mereka dapat dipulangkan. 

Namun, pemerintah telah resmi memutuskan perkara ini. "Pemerintah tidak ada rencana memulangkan teroris. Tidak akan memulangkan FTF (foreign terrorist fighter) ke Indonesia," kata Menko Polhukam Mahfud Md di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2/20) (dikutip dari laman detik.com).

Sumber foto (WNI eks-ISIS, di video unggahan akun twitter/@BBCIndonesia, Rabu (5/2/2020). Mereka menyesal dan ingin pulang ke Indonesia - Twitter/BBCIndonesia)

Permintaan mereka agar dapat dipulangkan rupa-rupanya malah memecah belah suara pejabat teras di istana negara. Bukan hanya di istana negara, beberapa politisi yang kini duduk DPR RI juga silang pendapat mengenai hal ini. Apakah sebaiknya mereka dipulangkan atau dibiarkan menghabiskan hayatnya disana.

Adalah menteri Agama, Fachrul Razi yang menyatakan agar pemulangan isis ini perlu dipertimbangkan. Tak jelas apa hal ihwal yang mendasari argumentasi beliau perihal pemulangan para pahlawan jihadis asal Indonesia ini. 

Sementara itu, beberapa politisi yang berasal dari partai oposisi pemerintahan Joko Widodo memanaskan suasana dengan menyetujui jika saja pemerintah memberikan klausul pemulangan para WNI yang ada di Siriah tersebut.

Di media massa, ada kelompok netizen yang pro dan ada juga yang kontra. Ini tentunya sebagai sebuah gambaran saja, bahwa para netizen ini juga turut serta mengawasi dan menunggu gerak-gerik pemerintah dalam memutuskan duduk perkara ini.

Beda hal dengan istana, dua gubernur yang kini sama sama menduduki basis masa suara yang banyak, yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur pun juga saling bersebrangan jalan dalam melihat perkara ini. 

Ridwan Kamil yang menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat  setuju dan siap menerima jika pemerintah pusat memutuskan untuk memulangkan eks teroris asal sudah insaf dan bebas dari radikalisme sesuai ukuran BNPT. Sedangkan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menolak mentah mentah gagasan pemulangan tersebut.

Setelah menteri, anggota DPR, dan gubernur, lantas bagaimana sikap Presiden Joko Widodo mengenai prahara ini?

Dalam media yang saya baca, presiden kita ini berkata bahwa: "Kalau sekarang, saya akan bilang tidak." Nah apa yang menarik dari ujaran beliau ini?