Laju pertumbuhan penduduk (LPP) dalam per tahun menunjukkan rata-rata tingkat pertambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Bertambahnya jumlah penduduk yang diakibatkan oleh meledaknya angka kelahiran tidak dapat menjadi sebuah pertanda baik jika tidak adanya pengimbangan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Namun, dampak dari Covid-19 yang telah dinyatakan oleh WHO sebagai pandemi dunia akan mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk. Dilansir dari Badan Pusat Statistik (BPS), Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dari tahun 2019-2021 mengalami penurunan yaitu ditahun 2019 sebanyak 1,31%, tahun 2020 sebanyak 1,25%, dan pada 2021 mengalami penurunan lagi menjadi 1,22%.
Melihat dari data tersebut dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan penduduk di Indonesia cenderung mengalami penurunan semenjak adanya pandemi Covid-19. Dampak dari penurunan ini juga karena adanya PSBB yang diterpakan saat pandemic. Salah satu contoh data dari BKKBN terdapat penurunan pada pelayanan program Keluarga Berencana di Jawa Tengah tahun 2019-2020, yaitu penurunan pemakaian kontrasepsi pada metode operasi pria (MOP) (15%), pil (4,6%), suntikan (3,6%), dan metode operasi wanita (3,0%). Dari data tersebut jelas bahwa jika pandemi ini bisa saja membuat terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan karena kurangnya pelayanan kontrasepsi yang di lain sisi juga pada saat pandemic membuat seseorang membatasi diri untuk kunjungan ke rumah sakit atau pelayanan kesehatan lain, kecuali pada kejadian yang serius atau emergency.
Dampak era pandemi Covid-19 yang berjalan kurang lebih 2 tahun yang mempengaruhi pelayanan program Keluarga Berencana (KB) seperti jumlah kepesertaan KB aktif yang mengalami penurunan, selain itu juga penurunan kepesertaan KB aktif pada metode kontrasepsi suntikan, pil, metode operasi pria dan wanita.
Dengan adanya penurunan laju pertumbuhan penduduk tersebut, dilansir dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), telah menetapkan kebijakan dan strategi sesuai dengan Renstra BKKBN tahun 2020-2024 salah satunya yaitu meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran.
