Kilas Balik, Wajah Pendidikan Indonesia 2017

Pada akhir tahun 2017 lalu, tepatnya pada tanggal 5 Desember 2017 masyarakat Nusa Tenggara Timur sempat dibuat geger oleh bapak Muhadjir Effendy, yakni menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atas ungapannya ketika mengisi kegiatan di Bali kala itu. 

Ungkapan yang beliau lontarkan, secara tidak langsung merendahkan masyarakat Nusa Tenggara Timur sehingga mengundang beragam kontroversi antara masyarakat NTT terhadap menteri pendidikan. 

Bahkan para aktifis masyarakat NTT yang ada di Bali meminta kepada presiden Joko Widodo untuk mencopot gelar menteri yang disandang oleh bapak Muhadjir Effendy. 

Bukan hanya itu, banyak group-group WhatsApp dan social media lainnya ramai membicarakan tentang hal tersebut. Dan hampir semuanya, tidak menerima perkataan sang menteri.

Ungkapan tersebut berawal dari pembahasan tentang Sebuah kliping koran berisi berita berjudul 'Kualitas Pendidikan RI Masuk Ranking Bawah' dari Program for International Students Assessment (PISA), beredar viral di media sosial facebook dan WhatsApp. 

Hal ini membuat menteri pendidikan kebudayaan merasa tidak terima dengan hal tersebut. Karena pada tahun-tahun sebelumnya pendidikan Idonesia mengalami peningkatkan. Sehingga beliau berkata "Saya khawatir yang dijadikan sampel Indonesia adalah siswa-siswa dari NTT semua".

Sebenarnya maksud ungkapan beliau adalah data yang dikeluarkan PISA merupakan suatu hal yang tidak adil, karena pada Negara-negara lain, pengambilan sampel yang akan di uji berasal dari daerah dengan kualitas pendidikan terbaik di negaranya. 

Sedangkan pada tahun lalu pengambilan sampel untuk Indonesia adalah siswa dari daerah dengan kualitas pendidikan yang bagus dan yang tidak. 

Jadi menurut beliau seharusnya sampel dari Indonesia jangan sampai hanya mengambil siswa dari daerah dengan pendidikan yang buruk (salah satunya NTT) saja.

Dari perkataan tersebut, menimbulkan pendapat yang berbeda-beda dari berbagai lapisan masyarkat NTT, ada yang geram dengan perkataan sang menteri, ada yang menerima sebagai sebuah motivasi, dan ada yang tidak merespon sama sekali.

Menurut saya, bapak menteri seharusnya menerima bahwa, dari manapun daerah yang akan diambil sampelnya, asalkan itu merupakan wilayah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, entah itu diambil dari NTT, Maluku ataupun Papua.