Modernisasi adalah era pembangunan berbasis teknologi. Bangsa manapun yang tumbuh, hidup dan terus maju di era bernama ‘modern’ ini tak bisa lepas dari apa yang disebut teknologi. Pembangunan manusia, peningkatan kesejahteraan dan perbaikan lingkungan hidup bisa berjalan dengan cepat dengan memanfaatkan teknologi.
Pikiran-pikiran ini menggema dalam satu pertemuan besar bernama Konferensi Forum Rektor Indonesia (FRI) 2017 bertema “Mewujudkan Amanat Konstitusi Pendidikan Nasional Melalui Peningkatan Anggaran Untuk Kualitas Riset dan Inovasi Perguruan Tinggi”. Pertemuan ini berlangsung di Jakarta (2/2/2017).
Adalah Puan Maharani, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), yang memperdengarkan pikiran-pikiran itu. Kebetulan dalam konferensi ini, dia ditunjuk sebagai panelis. Kesempatan berharga itu dia gunakan sebaik mungkin untuk melontarkan beberapa gagasannya.
Potensi Indonesia
Puan, hari itu, mula-mula menyoal potensi Indonesia. Berdasarkan laporan The Global Competitiveness Report 2016-2017, beberapa potensi dimaksud antara lain meliputi pangsa pasar yang besar, kecanggihan berbisnis yang berkembang, lingkungan ekonomi makro yang kondusif, kesiapan teknologi dan potensi inovasi.
Potensi adalah kemampuan, daya atau energi yang terpendam. Tapi tanpa dorongan menjadi aktual, seberapa besar pun daya potensial yang dimiliki oleh Indonesia tak bisa berarti apa-apa. Untuk itu, tegas Puan, pemerintah perlu mendorong kemampuan potensial ini menjadi kemampuan aktual. Puan menegaskan beberapa upaya pemerintah untuk meningkatkan daya saing. Perlahan dan bertahap, pemerintah memulai dengan gerakan semisal anti-pungli, debirokratisasi, deregulasi, peningkatan akses pembiayaan, dan peningkatan pelayanan publik. Ini sejalan dengan nafas gerakan revolusi mental.
Dalam membantu pembangunan, Puan juga menyoal peranan perguruan tinggi. Menurutnya, perguruan tinggi memiliki peranan yang strategis: ia bisa jadi pusat riset dan inovasi. Ia bisa berkontribusi dalam pembangunan dan peningkatan daya saing terutama di bidang perekonomian.
“Peran Perguruan Tinggi sangat strategis, sebagai pusat riset dan inovasi, yang dapat berkontribusi dalam pembangunan perekonomian Indonesia yang berdaya saing,” ujar Puan.
Kendalanya, alokasi anggaran untuk belanja riset masih terbatas. Dibandingkan Malaysia (0,39%), Vietnam (1,1%) dan Singapura (2%), alokasi anggaran riset di Indonesia duduk di peringkat buncit. Alokasi anggaran riset Indonesia hanya sebesar 0,09% dari PDB Nasional. Terlebih lagi bila diukur dari rekomendasi UNESCO yang menyebutkan idealnya belanja riset suatu negara tidak kurang dari 2% PDB.
Perguruan tinggi bukanlah satu-satunya dalam konteks pembangunan. Lembaga/Badan Riset, dan Industri juga memiliki peranan yang penting. Untuk itu, kemitraan antara ketiganya perlu berjalan sinergis. “Pemerintah akan turut menciptakan iklim yang kondusif dalam membangun kemitraan ini,” tegasnya
Rencana Induk Riset Nasional
