Mohon tunggu...
Sobat Sosial
Sobat Sosial Mohon Tunggu... Programmer - Anything I Do Just For My God
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Menginformasikan Berita Terkait Bidang Sosial dan Bidang Pendidikan

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Pemerintah Tergetkan Angka Kemiskinan 9 Persen pada Akhir 2019

10 Juli 2019   11:23 Diperbarui: 10 Juli 2019   11:25 15
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Kemensos memutuskan untuk memperbaharui data kemiskinan lebih cepat, yakni setiap 3 bulan sekali dari sebelumnya setiap 6 bulan sekali

BANDUNG, SELASA (09/07/2019) - Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, kemauan politik (political will) pemerintah untuk memerangi kemiskinan sangat kuat.

Hal ini salah satunya ditunjukkan dengan terus meningkatnya anggaran penanganan kemiskinan di Kementerian Sosial, di tengah usaha pemerintah menghadapi tantangan perekonomian global yang tidak mudah. Termasuk adanya perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok juga mempengaruhi perekonomian kita.

Namun Mensos melihat, komitmen dalam memerangi kemiskinan luar biasa kuat, mulai dari Presiden, kemudian para pejabat terkait di Kementerian Sosial dan jajarannya.

"Maka hasilnya pun luar biasa. Survei BPS September 2018 menunjukkan angka kemiskinan sebesar 9,66 persen, dan Rasio Gini adalah sebesar 0,384. Menurunkan angka kemiskinan saja tidak mudah. Ini kita bisa menurunkan tidak hanya angka kemiskinan tapi juga rasio gini. Kami punya target angka kemiskinan menjadi 9,00 persen akhir 2019," kata Mensos pada sambutannya dalam acara Sosialisasi Program Penanganan Fakir Miskin Wilayah I, di Bandung, Selasa (09/07/2019).

Dalam kesempatan itu, Mensos menyinggung soal berita hangat terkait keterlibatan Perum Bulog dalam penyaluran beras dalam Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Publik menilai seolah ada konflik antara Kemensos dengan Bulog. Mensos menegaskan bahwa persepsi itu tidak benar.

"Saya tegaskan bahwa tidak ada konflik. Baik Kemensos maupun Bulog merupakan bagian tidak terpisahkan dari pemerintah, tentu Kemensos ada keterpanggilan bila Bulog ada masalah. Bila masalah itu ada cadangan beras Bulog dengan jumlah besar yang kesulitan disalurkan, maka Kemensos siap bersama-sama mencari jalan keluar," kata Mensos.

Menurut Mensos, dalam rapat tingkat menteri koordinator sudah disepakati bahwa Kemensos akan memberikan kesempatan Buklog menjadi pemasok ke e-warong. "Namun juga ada komitmen agar Bulog menyalurkan beras dengan kualitas baik. Kalau perlu beras yang masih baru. Sehingga KPM mendapat beras dengan kualitas yang baik seperti selama ini," kata Mensos.

Hal ini penting ditekankan, sebab selama ini Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah memberikan apresiasi dan kepuasan tinggi terhadap BPNT. "Ini hasil survey oleh Microsave yang dikelola oleh Bill & Melinda Gates

Fundation, bukan kata Agus Gumiwang. Bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap BPNT mencapai 96 persen," kata Mensos.

Mensos mengingatkan, bahwa Presiden memberikan arahan agar bansos disalurkan dengan transparan dan akuntabel. Maka Kemensos menerapkan prinsiop "6T" dalam penyaluran bansos, yakni tepat sasaran, tepat guna, tepat waktu, tepat jumlah, tertib administrasi, dan tepat kualitas bagi penerima manfaat sesuai kebutuhannya.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun