Melalui Program TNI Manunggal Masuk Desa
Jakarta (20 Juni 2019)Â - Kementerian Sosial RI bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menyalurkan dan memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat di pedesaan melalui melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).
"Upaya peningkatan kesejahteraan sosial membutuhkan sinergi yang lebih luas dan intensif dengan berbagai pihak salah satunya TNI. Apresiasi setinggi-tingginya terhadap peran TNI dimana TMMD memiliki peran strategis dalam percepatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial," katanya saat membuka Rakornis TMMD ke-105 bersama Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa di Jakarta, Rabu.
Menteri mengatakan kemiskinan merupakan tantangan yang harus diatasi untuk mewujudkan ketahanan nasional yang tangguh. Sementara TNI memiliki sejarah panjang dalam menekan gerakan intoleran, memperkuat wawasan kebangsaan dan pengintegrasian nilai-nilai kepahlawanan.
Oleh karena itu, lanjutnya, Kemensos siap mensinergikan program-program kesejahteraan masyarakat dengan TMMD.
"Pada titik ini kami menganggap TNI sebagai alat pertahanan negara dan yang tak kalah pentingnya bagian manunggal tidak terpisahkan dari masyarakat memiliki landasan kuat untuk terlibat dalam mengatasi kemiskinan dan membantu permasalahan kesejahteraan masyarakat," lanjutnya.
Dikatakannya, TNI dengan sumber daya yang luar biasa dan mampu menjangkau hingga ke daerah pelosok tentunya akan sangat membantu dalam mempercepat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
TMMD merupakan program terpadu antara TNI dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta komponen masyarakat untuk mendukung program pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan. TMMD difokuskan pada wilayah 3T yakni Tertinggal, Terdepan dan Terluar. TMMD berlangsung selama satu bulan sepanjang Juli hingga awal Agustus 2019. Program dilaksanakan pada 50 kabupaten/kota.
Kementerian Sosial, lanjut Menteri, akan mensinergikan berbagai program dengan TNI. Adapun program tersebut di antaranya adalah Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni melalui dana stimulan Rp15 juta per rumah, Perbaikan Sarana Lingkungan Rp50 juta per paket, pemberian alat bantu untuk penyandang disabilitas, dan program Komunitas Adat Terpencil (KAT).
