Keempat, adanya ketidaktepatan hasil pendidikan. Terdapat suatu indikator yang digunakan untuk menghitung kualitas hidup suatu masyarakat, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Terdapat tiga dimensi yang dihitung dalam indeks ini, yaitu kesehatan, pendidikan dan pengeluaran. Di bidang pendidikan, yang dihitung dalam indeks ini adalah angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Papua memiliki nilai 60,06[5]. Indeks harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah untuk Provinsi Papua adalah 10.83 tahun dan 6.52 tahun. Artinya anak-anak di Provinsi Papua diharapkan akan mendapatkan pendidikan selama 10.83 tahun di masa sekolahnya.
Kelima, lambat dan tidak efisiennya sistem pendidikan. Masih kurang baiknya sistem pendidikan di Papua menyebabkan angka putus sekolah di Papua tergolong tinggi. Jenjang pendidikan SD memiliki angka putus sekolah  (3.642 siswa) yang lebih tinggi dari jenjang pendidikan lainnya (SMA 699 siswa).
Selain itu, sulitnya akses dan fasilitas pendidikan membuat pendidikan di daerah ini masih tertinggal dari daerah lainnya. Sebagai contoh daerah Oksibil di Papua hanya memiliki 2 SMP dan jika ingin melanjutkan ke SMA haruslah berjalan menuju kota/kabupaten terdekat[6]. Di Indonesia terdapat sebanyak 123 daerah 3T yang menjadi prioritas pendidikan bagi pemerintah saat ini[7].
Dari beberapa data kasus diatas sebagai contoh daerah 3T yang membutuhkan peningkatan pendidikan, maka pemerintah diharuskan melakukan berbagai cara untuk meningkatkan pemerataan fasilitas serta mutu pendidikan di daerah 3T. Lantas, apa saja solusi kebijakan yang diambil pemerintah dalam mengatasi masalah pendidikan di daerah 3T?
Solusi Pemerintah Dalam Mengatasi Masalah Pendidikan di Daerah 3T
Banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam membantu pendidikan di daerah tertinggal. Pemerintah Indonesia menyalurkan 2.402.320 buku ke wilayah 3T. Kemendikbud RI telah membentuk kelompok kerja gerakan literasi nasional [8]. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut program pemberantasan buta aksara. Gerakan ini merupakan upaya untuk mendukung inisiatif dan peran keluarga dalam meningkatkan minat baca anak melalui pembiasaan di rumah. Bukti nyata gerakan ini adalah dilakukannya pengiriman 2.402.320 buku eksemplar yang berasal dari 60 judul bahan literasi dan selanjutnya dibagikan kepada 47.678 sekolah dengan berbagai jenjang, 658 taman bacaan masyarakat (TBM) serta 40 perpustakaan yang ada di daerah 3T yang tersebar ke dalam 27 provinsi di Indonesia.
Dalam aspek bantuan biaya pendidikan, pemerintah memberikan bantuan biaya pendidikan untuk membantu anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang lebih baik, yaitu melalui KIP (Kartu Indonesia Pintar), Beasiswa Unggulan dan Beasiswa Afirmasi. Pemerintah melalui program KIP menargetkan 818.000 mahasiswa mendapatkan KIP untuk kuliah di tahun 2020. KIP ini dikelompokkan menjadi KIP-Kuliah dan KIP Afirmasi yang akan mendukung pendidikan bagi penyandang disabilitas, Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADiK) untuk orang asli papua, wilayah 3T serta wilayah yang terdampak bencana alam serta konflik sosial[9].
Beasiswa ADiK ini memiliki beberapa tujuan diantaranya adalah meningkatkan akses pendidikan tinggi di daerah papua, papua barat dan daerah 3T, meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi, meningkatkan pemerataan pendidikan, memperluas wawasan kebangsaan bagi penerima beasiswa ADiK , meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan tinggi dan memberikan kesempatan kepada manusia untuk melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi di daerah lain[10].
Diharapkan dengan adanya program-program nyata yang telah dicanangkan oleh pemerintah tersebut, upaya peningkatan pendidikan di daerah 3T dapat memberikan bukti yang nyata di dalam dunia pendidikan Indonesia dengan meningkatkan kualitas pendidikan dengan indikator semakin mudahnya akses pendidikan dan fasilitas penunjang pendidikan, meningkatnya angka melek huruf, peningkatan indeks IPM, menurunnya angka putus sekolah, serta meningkatnya angka harapan lama sekolah di daerah 3T. Dengan demikian, berbagai perbaikan diatas kemudian dapat perlahan meningkatkan pemerataan pendidikan khususnya daerah 3T, meningkatkan kualitas pendidikan serta memajukan pendidikan untuk seluruh wilayah Indonesia.
Oleh:
Silviana Maharani | EIE'19
