Pengawalan ketat aparat kepolisian dari Polresta Banjarmasin dan yang dibantu Satpol PP Kota, sejumlah mahasiswa dari Forum BEM Seluruh Kalsel menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kalimantan Selatan pada Kamis (27/09), siang tadi. Selama 4 jam, pengunjuk rasa bersikeras untuk dapat masuk ke dalam halaman gedung untuk melakukan orasi mendesak stabilisasi nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS.
Mendekati pukul 15.00 WITA, massa baru membubarkan diri setelah dicapai kesepakatan dengan Ketua Komisi II -- Suwardi Sarlan, yang bersedia menandatangani nota kesepakatan di atas materai.
Kesepakatan itu terdiri dari 5 poin, yakni pemerintah daerah diminta menjamin harga bahan pokok akan tetap stabil dan siap menggelar operasi pasar, adanya program legislasi daerah tentang klasifikasi penggunaan barang-barang subsidi, DPRD Kalimantan Selatan siap menerima kehadiran dan aspirasi mahasiswa, serta kesediaan Suwardi Sarlan untuk mengundurkan diri dari posisinya jika tidak menjalankan isi nota kesepakatan.
Dihubungi melalui sambungan telepon usai unjuk rasa berakhir, Suwardi menegaskan pihaknya siap menerima aspirasi dari masyarakat, termasuk mahasiswa. Termasuk untuk menyampaikan aspirasi terkait nilai tukar Rupiah dan stabilisasi harga pangan kepada DPR RI dan Kantor Sekretariat Kepresidenan.
"Senin depan akan kami sampaikan aspirasi tersebut," ungkapnya. Sebagai Wakil Rakyat, hal tersebut merupakan tugas dan tanggungjawab yang tentunya akan dijalankan sesuai koridor yang berlaku.
Sementara itu, Presiden BEM KM ULM Banjarmasin, Aldi Fachrisaldi Putera sempat mengungkapkan kekecewaannya, baik kepada Wakil Rakyat maupun aparat keamanan, ketika peserta aksi hanya diperbolehkan berorasi di pinggir Jl. Lambung Mangkurat, dengan pengawalan ketat dari aparat.Â
Itu menurutnya sebuah ketidakadilan, di mana ketika awal pekan lalu, belasan massa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kalimantan Selatan diperbolehkan masuk ke halaman untuk menggelar aksi teatrikal, bahkan beraudiensi dengan Komisi II untuk membahas soal masa depan sektor pertanian di provinsi ini.
"Kami sangat kecewa, mengapa mahasiswa lain boleh masuk berdialog dengan dewan, sementara kami malah dilarang," cetusnya.
Selain beradu argumen dan diwarnai aksi saling dorong dengan aparat keamanan yang berjaga di Gedung DPRD Kalimantan Selatan, massa dari kalangan mahasiswa sempat meluangkan waktu untuk shalat Dzuhur berjamaah di tengah jalan raya dengan bersajadahkan spanduk.
Kondisi ini sama persis dengan yang dilakukan massa yang sebelumnya juga berorasi dan dilarang masuk ke halaman pada aksi beberapa hari sebelumnya, pasca anarkisme yang mewarnai unjuk rasa pada 14 September lalu.(Ev)
