DPRD Kalimantan Selatan melakukan monitoring ke Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) CoVID-19 di Kabupaten Tabalong, untuk mencari masukan dan informasi terkait penanganan wabah di daerah tersebut. Terlebih, Kabupaten Tabalong berbatasan langsung dua provinsi tetangga yang masuk zona merah penyebaran CoVID-19, yakni Kalimantan Tengah dan Timur.
Diungkapkan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan, Iberahim Noor, mengatakan bahwa kegiatan monitoring difokuskan pada pengecekan posko-posko perbatasan untuk membatasi arus lalu lintas orang yang masuk ke provinsi ini. "Kita ingin memastikan proses penanganan CoVID-19 dilaksanakan dengan baik dan juga mengetahui kendala yang dialami oleh pemerintah daerah," jelasnya.
Ia mengatakan bahwa sebagai pengawas perkembangan di lapangan, pihaknya ingin mendengarkan kebutuhan dan kekurangan para petugas di posko. Nantinya, hasil tersebut akan dibahas kembali bersama seluruh unsur di DPRD Provinsi sebelum disampaikan kepada GTPP CoVID-19 Kalimantan Selatan.
Komisi IV mengapresiasi langkah dan upaya seluruh pihak di Kabupaten Tabalong dalam membantu pencegahan dan sosialisasi, sehingga daerah tersebut cenderung kondusif di tengah wabah meskipun berada di daerah perbatasan.
"Kami juga akan membantu semampu kami, agar ada pembagian tugas yang jelas antara pemerintah provinsi dengan daerah. Seperti penanganan dampak sosial, posko-posko perbatasan yang masih kekurangan personel dan peningkatan koordinasi antar instansi yang berwenang," tambahnya lagi.
Lebih lanjut Haji Ahim, panggilan akrabnya, berharap agar sinergitas dan koordinasi dalam penanganan wabah CoVID-19 terus ditingkatkan agar dapat memutus mata rantai penyebarannya yang sudah tergolong masif dengan jumlah kasus mencapai angka 76 per 17 April 2020. (Eva)
