Pemindahan IKN, Upaya Pemulihan Ekonomi Negara
Pemindahan ibukota ke kalimantan timur menjadi berita yang mengejutkan bagi bangsa Indonesia. Sejujurnya gagasan untuk memindahkan ibu kota negara bukanlah hal baru lagi. Dalam 100 tahun terakhir, sekitar 30 negara memindahkan ibu kotanya. Hal ini tentu dilakukan dengan pertimbangan dan perencanaan yang matang, sebab pemindahan ibu kota apalagi dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini memiliki resiko kegagalan yang besar.
Keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota ditengah kondisi pandemi covid-19 mengundang banyak pertanyaan masyarakat. Banyak masyarakat menilai kondisi pandemi seperti saat ini tidak sesuai untuk melakukan pemindahan ibu kota. Hal ini karena pembangunan  ibu kota baru tentunya memerlukan biaya yang sangat besar, sedangkan saat ini kondisi  ekonomi negara sedang terpuruk akibat pandemi covid-19 yang melanda. Namun disamoing semua itu, sebenarnya ada beberapa alasan yang melatarbelakangi pemindahan ini dilakukan meskipun dalam kondisi seperti saat ini.
Pemindahan ibu kota dilakukan bukan tanpa alasan. Pemerintah menyebutkan beberapa alasan perlunya memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Yang pertama adalah karena Jakarta sudah tidak memiliki daya tampung (over carrying capacity) dalam hal kepadatan penduduk.  Keadaan tanah Jakarta yang terus mengalami penurunan juga menjadi alasan perlunya pemindahan ibukota dilakukan. Disamping itu pemindahan ibu kota juga dimaksudkan agar pembangunan antara Jawa dan luar Jawa bisa merata sehingga kesenjangan social bisa dikurangi. Alasan tersebut adalah hal yang mendorong keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota. Disamping alasan yang ada, pemerintah juga harus memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari keputusan tersebut dalam berbagai sektor  termasuk sector ekonomi negara.
 Terlebih lagi saat ini kondisi ekonomi dan keuangan negara dinilai tidak memadai untuk membiayai pembangunan ibu kota baru. Apalagi ditengah kondisi pasca pandemic seperti sekarang, upaya penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi negara harusnya masih menjadi prioritas utama. Pembangunan ibu kota negara baru tentu membutuhkan biaya yang besar, yang mempengaruhi stabilitas ekonomi.
Total biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan program ini diperkirakan sebesar 466 triliun. Pendanaan proyek ini berasal dari berbagai sumber. Sumber dana yang pertama adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 91 triliun. Selain itu, pendanaan juga diperoleh melalui KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) yang menyumbang sebesar Rp 252,46 triliun. Sumber pendanaan lain berasal dari Badan Usaha yang ditargetkan mencapai Rp 123,23 triliun. Dan juga pendanaan pemindahan IKN yang berasal dari sumber lain yang sah bersumber dari kontribusi swasta. Dari semua sumber pendanaan yang ada diharapkan bisa mencukupi pembangunan ibu kota baru.
Berdasarkan riset dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN /Bappenas) menyatakan bahwa pembangunan properti berupa rumah dan kantor di ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur berpeluang mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi nasional rata-rata 0,2% per tahun. Proyek pembangunan ibu kota negara baru menjadi salah satu strategi pemulihan ekonomi terutama di daerah Kalimantan Timur.
Dengan adanya pembangunan pusat pemerintahan di Kalimantan Timur nantinya juga diharapkan akan menambah produk domestic bruto sebesar 0,1 dari realisasi PDB karena untuk memanfaatkan sumber daya potensial yang belum bermanfaatkan. Laju pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur, diperkirakan akan terdongkrak sampai 2,1 % rata-rata per tahun. Hal ini akan membawa pemerataan ekonomi kearah lebih baik.
 Pemindahan ini memang diharapkan dapat membawa dampak baik terutama dalam hal pemerataan ekonomi. Pemindahan ibu kota menjadi penting karena merefleksikan kebutuhan pemerataan pembangunan non-Jawa sentris. Artinya pembangunan yang dilakukan bukan hanya berpusat di Pulau Jawa tetapi juga didaerah diluar Pulau jawa. Pemerataan pembangunan akan meningkatkan tingkat kesejahteraan hidup masyarakat terutama di wilayah perbatasan yang tidak dijangkau.
