Sejak 12 Februari 2013 pekan terakhir, konflik yang melibatkan para pengikut Kesultanan Sulu yang selama ini berdomisili di Filipina menggemparkan wilayah Lahad Datu, Sabah, Malaysia. Pasalnya mereka bertekad merebut kembali wilayah Sabah yang menurut mereka merupakan tanah leluhur mereka. Tidak terima dengan klaim yang akan dilakukan pengikut Kesultanan Sulu yang dipimpin Raja Muda Agbimuddin Kiram tersebut, pihak Malaysia langsung meradang. Mereka berusaha mengusir para pengikut Sultan Jamalul Kiram II tersebut agar segera keluar dari wilayah mereka, dimulai dengan upaya diplomasi hingga pertempuran yang mengakibatkan korban jiwa. Hanya sayang, dalam minggu-minggu pertama, Malaysia seperti tidak serius merespon kedatangan sekitar 200 Prajurit Sulu tersebut. Buktinya mereka tidak mengirim utusan untuk melakukan diplomasi langsung ke pimpinan Prajurit Sulu yang bersenjata AK-47, M-16 dan pelontar mortir, mereka hanya berusaha mengepung kawasan Lahad Datu untuk menakut-nakuti. Padahal Sultan Jamalul Kiram II sudah berkomitmen mereka tidak meninggalkan Lahad Datu meski harus mati sekalipun. Memasuki minggu keempat, kesabaran kedua belah pihak mulai habis, baik Prajurit Sultan Sulu maupun Militer Malaysia mungkin mulai lelah menunggu. Hingga kini sedikitnya 27 nyawa melayang akibat kontak senjata antara kedua belah pihak, 8 orang tewas dari prajurit Malaysia sementara sisanya Prajurit Sulu dan sebagian kecil warga Sabah. Anehnya, pihak Malaysia terkesan menutup-nutupi apa yang terjadi di wilayah Sabah tersebut dengan mengatakan ini hanya gangguan keamanan dalam negeri. Padahal, Selasa (5/3/2013) mereka sudah menurunkan jet tempur dan kendaraan berat untuk mengusir paksa pasukan Sulu tersebut. Artinya kondisi mencekam sudah mulai dirasakan warga Sabah dan sekitarnya yang masuk kawasan Borneo tersebut. Konflik berdarah yang dialami Negara Bagian Sabah Malaysia tersebut menarik perhatian kita yang ada di Indonesia terutama wilayah Kalimantan. Pasalnya konflik ini bisa meluas hingga ke Indonesia jika pemerintah Indonesia menganggap ini masalah Malaysia. Tentu tidak semudah itu, hanya jika dirunut hal tersebut bisa menjadi masuk akal. Pada masa kejayaanya, Kesultanan Sulu sendiri meliputi wilayah Sabah hingga ke Kalimantan Utara. Berikut petikan dan wilkipedia yang menyatakan hal tersebut. "Wilayah yang menjadi propinsi Kalimantan Utara merupakan bekas wilayah Kesultanan Bulungan dan Kerajaan Tidung. Kedua-duanya, yaitu negeri Kesultanan Bulungan dan negeri Kerajaan Tidung merupakan bekas daerah bagian milik dari negara Berau yang telah melepaskan diri, namun kemudian menjadi daerah perluasan pengaruh Kesultanan Sulu. Namun Kerajaan Berau menurut Hikayat Banjar termasuk salah satu vazal atau negara bagian di dalam mandala negara Kesultanan Banjar sejak zaman dahulu kala, ketika Kesultanan Banjar masih bernama Kerajaan Negara Dipa (masa Hindu). Sampai tahun 1850, negeri Bulungan dan negeri Tidung masih diklaim sebagai negeri bawahan dalam mandala negara Kesultanan Sulu yang konon merupakan pemberian Kerajaan Brunei. Namun dalam tahun 1853, negeri Bulungan dan negeri Tidung sudah dimasukkan dalam wilayah Hindia Belanda atau kembali menjadi bagian dari Berau. Walaupun belakangan negeri Bulungan dibawah kekuasaan Pangeran dari Brunei dan negeri Tidung dibawah kekuasaan menantu Raja Tidung yang merupakan Pangeran dari Sulu, namun kedua negeri tersebut masih tetap termasuk dalam mandala negara Berau. Berdasarkan perjanjian antara negara Kesultanan Banjar dengan VOC Belanda yang dibuat pada tanggal 13 Agustus 1787 dan 4 Mei 1826, maka secara hukum negara Kesultanan Banjar menjadi daerah protektorat VOC Belanda dan beberapa daerah bagian dan negara bagian yang diklaim sebagai bekas vazal Banjar diserahkan sebagai properti VOC Belanda, maka Kompeni Belanda membuat batas-batas wilayahnya di Borneo (Kalimantan) berdasarkan perjanjian tersebut yaitu wilayah paling barat adalah negara bagian Sintang, daerah bagian Lawai dan daerah bagian Jelai (bagian dari negara bagian Kotawaringin) sedangkan wilayah paling timur adalah negara bagian Berau. Negara bagian Berau meliputi negeri kesultanan Gunung Tabur, negeri kesultanan Tanjung/Sambaliung, negeri kesultanan Bulungan & distrik Tidung alias mantan Kerajaan Tidung yang dihapuskan tahun 1916. Berdasarkan peta Hindia Belanda tahun 1878 saat itu menunjukkan posisi perbatasan jauh lebih ke utara dari perbatasan Kaltara-Sabah hari ini, karena mencakupi semua perkampungan suku Tidung yang ada di wilayah Tawau". Pada bagian lain catatan negara-negara Nusantara, membenarkan bahwa Kesultanan Sulu awalnya memang masuk dalam bagian Nusantara. Hanya saja kemudian mereka memecahkan diri yang artinya menjadi wilayah mandiri hingga akhirnya Sulu menyewakan wilayahnya kepada perusahaan Inggris. "Kesultanan Sulu adalah sebuah pemerintahan Muslim yang pernah suatu masa dahulu menguasai Laut Sulu di Filipina Selatan. Kesultanan ini didirikan pada tahun 1450. Pada zaman kegemilangannya, negeri ini telah meluaskan perbatasannya dari Mindanao hingga negeri Sabah. Dalam Kakawin Nagarakretagama, negeri Sulu disebut Solot, salah satu negeri di kepulauan Tanjungnagara (Kalimantan-Filipina) yaitu salah satu kawasan yang menjadi daerah pengaruh mandala kerajaan Majapahit di Nusantara. Negeri Sulu terletak di lepas pantai timur laut pulau Kalimantan. Pada tahun 1380, seorang ulama keturunan Arab, Karim ul-Makdum memperkenalkan Islam di Kepulauan Sulu. Kemudian tahun 1390, Raja Bagindo yang berasal dari Minangkabau[1] melanjutkan penyebaran Islam di wilayah ini. Hingga akhir hayatnya Raja Bagindo telah mengislamkan masyarakat Sulu sampai ke Pulau Sibutu. Sekitar tahun 1450, seorang Arab dari Johor yaitu Shari'ful Hashem Syed Abu Bakr tiba di Sulu. Ia kemudian menikah dengan Paramisuli, putri Raja Bagindo. Setelah kematian Raja Bagindo, Abu Bakr melanjutkan pengislaman di wilayah ini. Pada tahun 1457, ia memproklamirkan berdirinya Kesultanan Sulu dan memakai gelar "Paduka Maulana Mahasari Sharif Sultan Hashem Abu Bakr". Gelara "Paduka" adalah gelar setempat yang berarti tuan sedangkan "Mahasari" bermaksud Yang Dipertuan. Pada tahun 1703, Kesultanan Brunei menganugerahkan Sabah Timur kepada Kesultanan Sulu atas bantuan mereka menumpas pemberontakkan di Brunei. Pada tahun yang sama, Kesultanan Sulu menganugerahkan Pulau Palawan kepada Sultan Qudarat dari Kesultanan Maguindanao sebagai hadiah perkawinan Sultan Qudarat dengan puteri Sulu dan juga sebagai hadiah persekutuan Maguindanao dengan Sulu. Sultan Qudarat kemudian menyerahkan Palawan kepada Spanyol." [caption id="attachment_247066" align="aligncenter" width="720" caption="Peta wilayah yang diklaim bagian Kesultanan Sulu Sumber: http4.bp.blogspot.com"][/caption] Dengan fakta-fakta tersebut di atas, jelas memberikan petunjuk bahwa apa yang terjadi di Sabah hari ini bisa meluas hingga ke wilayah Indonesia khususnya wilayah yang masuk Kalimantan Utara. Tentu menjadi tugas pemerintah mengantisipasi agar hal yang tidak diinginkan tersebut terjadi. Pada bagian lain, penulis menganggap ini sebagai bentuk kebangkitan wilayah-wilayah yang selama ini "dianaktirikan" oleh bangsanya masing-masing. Pasalnya Sabah selama ini juga terkenal dengan ketertinggalan pembangunanya. Kondisi serupa juga dialami oleh Kalimantan yang tertinggal secara pembangunan di Indonesia. Hal ini mengisyarakatkan Indonesia mesti lebih gencar melakukan pemerataan pembangunan jika tidak ingin kondisi serupa terjadi di Nusantara. Meskipun sejarah Indonesia membuktikan, NKRI berdiri atas dasar rasa "Senasib Sepenanggungan" yang kemudian tertuang dalam Sumpah Pemuda yang kita peringati setiap 28 Oktober. SEMOGA!!!!!!!!!!!!!!!!!