Yang Memenuhi Syarat Membuat Agenda Politik Besar, Siapa?

Seperti biasa, WhatsApp (wa) saya, menerima pertanyaan-pertanyaan dari sesama "rakyat biasa/jelata" yang ujungnya, pertanyaan itu berharap saya mengangkatnya menjadi artikel.

Khusus untuk satu di antara pertanyaan itu, sebenarnya saya sama sekali tidak tertarik mengangkat menjadi artikel, tetapi saat Mantan Presiden ke-7 Indonesia, Jokowi, malah tampil dan bicara di hadapan awak media, dengan terang-benderang mengungkapkan "Ada agenda politik besar di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan Gibran, maka momentum ini, saya pikir tepat untuk mengangkat pertanyaan di wa saya menjadi artikel.

Pertanyaannya, mengapa setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) lingsir, Pro Jokowi (Projo) dan Jokowi Mania (JoMan) malah "tambah hidup?"

Projo adalah organisasi kemasyarakatan pendukung Presiden Indonesia yang ke-7, Joko Widodo. Projo dikenal karena merupakan salah satu relawan darat terbesar dan memiliki status resmi organisasi kemasyarakatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sementara JoMan, sebuah organisasi relawan yang mendukung Joko Widodo.

Siapa yang punya agenda politik?

Sehubungan dengan pernyataan Jokowi, bahwa ada agenda politik besar di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan Gibran, saya sebagai rakyat jelata jadi bingung.

Sebab, sesuai berbagai berita, pembicaraan, forum-forum diskusi, warganet dan netizen +62 yang "cerdas", mengungkapkan bahwa Republik Indonesia terkini, sebenarnya masih dikuasai oleh siapa? Bahkan yang nampak dan kelihatan oleh rakyat saja, Jokowi pun masih dikawal Projo dan JoMan. "Alat-alat negara" saja, rakyat tahu, masih di bawah kendali siapa?

Jadi, pernyataan Jokowi tentang ada agenda politik besar, berarti pertanyaan untuk dirinya sendiri, yang masih memiliki agenda politik besar. Sebab, lawan-lawan politiknya, sepertinya tidak memiliki pengawal semacam Projo dan JoMan. Tidak pula memiliki pemodal (cukong).

Lebih dari itu, apa mungkin lawan poltiknya memiliki ikatan kontrak dengan pihak lain, seperti pemodal (cukong), karena tidak menjadi penguasa?

Logikanya, Jokowi yang berkuasa dua periode, tentu ada kontrak-kontrak yang belum selesai yang bisa jadi diteruskan oleh Presiden sekarang.

Lihatlah Projo dan JoMan, dalam setiap kesempatan diskusi publik/menjadi narasumber, khususnya di layar televisi, "luar biasa". Sementara, lawan-lawannya, hanya perwakilan dari rakyat jelata. Apakah perwakilan dari rakyat jelata itu ada ambisi kekuasaan dan jabatan? Mustahilkan, karena berada di luar kekuasaan?

Jadi, siapa yang sebenarnya memiliki agenda politik besar? Siapa yang sedang dalam lingkaran kekuasaan? Siapa yang masih memiliki kontrak politik? Siapa yang masih memiliki garansi suport "logistik"? Untuk "menghidupi" semua lingkarannya? Siapa yang masih bisa "mengatur?" Siapa yang masih bisa bagi-bagi "kue?" Apa dari pihak "rakyat jelata?"

Mungkin benar?

Dibalik yang lebih memungkinkan pihak Jokowi sendiri yang lebih layak memiliki agenda politik besar, meski pura-pura dengan meminjam momentum isu ijazah palsu dan pemakzulan, bisa jadi, memang benar, ada agenda politik besar yang memang sedang diskenariokan lawan politik Jokowi.

Tapi, bila dikalkulasi dengan berbagai tanda-tanda dan indikator "kekuatannya", sepertinya memang sulit untuk diidentifikasi karena lawan-lawannya tidak memiliki "modal" baik kekusaan mau pun logistik.

Jadi, yang benar, di Indonesia memang terus ada Agenda Politik Besar, terutama menuju 2029. Siapa yang memenuhi syarat itu, di posisi sekarang?