Perlindungan sosial komprehensif, transformatif,Inklusif, dan tranformatif gender

Perlindungan sosial adalah sebuah sistem transfer reguler dan terprediksi dalam bentuk tunai maupun barang, yang bertujuan melindungi warga miskin dan rentan dari goncangan pendapatan dan risiko kesehatan dan lapangan kerja di seluruh siklus hidup mereka.

1. MEMANTAU KELAYAKAN DAN PENARGETAN
UNTUK MENGATASI EKSKLUSI
Kementerian Sosial bertanggung jawab atas penyusunan data kesejahteraan sosial yang digunakan untuk memandu pelaksanaan berbagai program pengurangan kemiskinan dan perlindungan sosial. Berbagai peraturan menteri terkait verifikasi dan validasi data (Permensos No.28/2017, yang kemudian direvisi dengan Permensos No.5/2019) memungkinkan dilakukannya verifikasi warga miskin hingga ke tingkat komunitas.Kepala desa juga dapat mendaftarkan rumah tangga yang terlewatkan.
PEKKA dan KAPAL Perempuan membantu masyarakat dan pemerintah lokal untuk memanfaatkan peluang yang telah diformalkan ini dengan melaksanakan kegiatan untuk memonitor, memverifikasi, dan mengatasi eksklusi di dalam data kelayakan perlindungan sosial.
2. KOMUNIKASI YANG AKSESIBEL DAN DI LOKASI TERDEKAT UNTUK MENCIPTAKAN INKLUSIVITAS
Para Mitra MAMPU menemukan bahwa pemformalan status kemiskinan yang diikuti dengan status kelayakan atas bantuan sosial sebagai suatu langkah penting, namun masih diperlukan langkah lain untuk memastikan bantuan tersebut diterima. Organisasi perempuan dan masyarakat sipil memainkan peran penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas di dalam proses-proses di tingkat desa, serta memastikan konstituen mereka yang berhak menerima bantuan mengetahui apa yang terjadi dan tidak tereksklusi. Kebutuhan atas informasi yang dekat dan kredibel juga diberlakukan dalam konteks
COVID-19. Semua Mitra MAMPU baru-baru ini menunjukkan perhatian terkait alur
informasi, sehingga mengkonsolidasi dan menyederhanakan informasi tentang
upaya perlindungan dan bantuan yang tersedia dari sumber resmi agar mudah dipahami oleh masyarakat akar rumput. Untuk perlindungan sosial, pemahaman dan dukungan untuk menjalani prosedur pendaftaran sangat penting. Sebagai contoh, studi longitudinal endline MAMPU menemukan bahwa alasan utama banyak keluarga tidak bergabung dengan program jaminan kesehatan nasional (JKN) adalah karena mereka tidak mengetahui persyaratan (26 persen) atau prosedur untuk mendaftar (18 persen dari 824 responden).
3. BERHUBUNGAN DENGAN INISIATIF PEMERINTAH DAERAH UNTUK PELAKSANAAN  LAYANAN YANG KOMPREHENSIF
Organisasi masyarakat sipil perempuan seperti PEKKA dan KAPAL Perempuan dapat beroperasi di ranah antara masyarakat miskin/yang penuh keterbatasan dengan struktur pemerintahan yang kadang dapat menjadi terhambat atau membingungkan di tingkat kabupaten. Mereka berfungsi sebagai jembatan antara lembaga pemerintah dengan penyedia layanan serta individu dan kelompok yang memerlukan penjangkauan khusus. Kedua organisasi ini juga membantu memberikan layanan bersama dengan cara yang meningkatkan efisiensi bagi lembaga yang terlibat dan mengurangi biaya bagi warga miskin.
4. MEMBERIKAN KESEMPATAN UNTUK MEMBERI UMPAN BALIK DAN MELAKUKAN AKSI
Metodologi KAPAL Perempuan juga mencakup pembentukan pos-pos pengaduan yang mudah diakses oleh anggota masyarakat untuk mencari informasi atau menyampaikan keluhan seputar perlindungan sosial maupun akses ke layanan dasar. Pos-pos ini berfungsi sebagai pusat advokasi isu perempuan, program perlindungan sosial dan administrasi kependudukan. KAPAL Perempuan mengembangkan keterampilan para petugas pos pengaduan melalui berbagai kegiatan pembangunan kapasitas khusus. Kegiatan ini dimulai dengan memberikan pemahaman tentang pengaduan sebagai bagian penting layanan publik, jenis pengaduan, prosedur penerimaan pengaduan, dokumentasi, dan memverifikasi pengaduan serta pelaporan tentang resolusi pengaduan.
5. APA ARTINYA BAGI PERLUASAN PERLINDUNGAN SOSIAL DI MASA DEPAN?
Organisasi masyarakat memainkan peran penting tidak hanya untuk memonitor pelaksanaan program-program perlindungan sosial pemerintah, namun juga membantu pemerintah daerah untuk memverifikasi dan memvalidasi data warga dan keluarga miskin, serta kelompok rentan di masyarakat. Hal ini khususnya penting di masa-masa penuh perubahan cepat seperti saat ini. Para Mitra MAMPU menemukan bahwa pemformalan status kemiskinan yang diikuti dengan status kelayakan atas bantuan sosial sebagai suatu langkah penting, namun masih diperlukan langkah lain untuk memastikan bantuan tersebut diterima. Organisasi perempuan dan masyarakat sipil memainkan peran penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas di dalam proses-proses di tingkat desa, serta memastikan konstituen mereka yang berhak menerima bantuan mengetahui apa yang terjadi dan tidak tereksklus