Mohon tunggu...
siti nurmaidah
siti nurmaidah Mohon Tunggu... Guru - MAHASISWA UIN MLG

Positiv thinking

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

BLT Vs Bansos, Ricuh Tidak Tepat Sasaran Akibat Pengambilan Keputusan dan Tanggung Jawab

13 Mei 2020   04:41 Diperbarui: 13 Mei 2020   04:56 94
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.


"Terkait BLT di mohon BPD juga membantu menkondisikan, agar tepat sasaran monggo masukannya, karena di mana-mana ramai tentang dana BLT untuk semua rakyat".

"Ayo bapak ibu PBD juga bersuara agat tidak hanya RT RW yang jadi sasaran warga".

"Simpang Siur BLT 600 rb"

"Cerdas bersosmed supaya tak mudah terprovokasi...

1. Dana BLT 600 ribu / KK selama 3 bulan berasal dari Dana Stimulan Kemensos dan Dana Desa (sesuai Permendes) Porsi jumlah penerima baik dari sumber dana stimulan Kemensos ataupun dana desa berdasarkan Basis data terpadu Kemensos dan  pendataan desa

2. Tidak semua Kepala keluarga menerima. penerima BLT yang terdampak Covid 19 baik langsung maupun tak langsung ( segi kesehatan dan ekonomi)

3. Penerimaan BLT berdasarkan kriteria yang dikeluarkan pemerintah ada 14 Kriteria ( takut kepanjangan ngetik, cek aja di google 14 kriteria penerimaan BLT) yang termasuk pada 1, 2 atau 3 point dari 14 kriteria itu berhak atas BLT

4. Pene.........read more".

Celetukan dalam group WhatsApp Desa

Memang akhir-akhir ini dalam kasus covid 19 di gemparkan oleh yang namanya dana bantuan dan bansos, yang terkait dengan masyarakat yang terdampak covid 19 berbeda dengan pendapat satu dan yang lainnya dan juga kebijakan daerah terkait dengan penutupan daerah setempat menjadi simpang siur. Ada pembolehan dari pusat dan ada juga yang bertentangan. Begitu juga dengan pembolehannya mudik dan tidak boleh nya mudik.

Berita yang kian hebohnya di media social yaitu tentang saling menyalahkan antara bupati lumajang dengan bupati boltim tentang dana BLT, yang mana bupati boltim menentang mentri, ia merasa kesal sebab aturan dari pencairan BLT dari pemerintahan pusat di rasa berbelit-belit dan biroratis. Sedangkan bupati lumajang berpihak pada mentri, ia membuktikan bahwa yang di lakukan mentri adalah sudah tepat dengan mengelokasikan dana desa untuk BLT 600 ribu bagi warga yang terkena dampak covid.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun