Bagian 1: Agama dan Perubahan Sosial pada Sub Bab

Nama : Siti Nur Aisyah
Nim : 212111170 (HES)

Identitas buku
Judul: Agama Agenda Demokrasi Dan Perubahan
Penulis: Muhammad Jilijanto S. Ag., M. Ag.,
Penerbit: Deepublish (Group Penerbitan CV Budi Utama)
Tahun terbit: 2015
Jumlah Halaman: 265 hlm.

[Hasil Review]

Bagian 1: Agama dan Perubahan Sosial

Sub Bab: "Spiritualitas yang mencerahkan" (Hlm.9-14)

Dalam sub bab ini menjelaskan bahwa gejala yang muncul dimasa mendatang adalah menguatnya spiritual. Hal ini muncul karena dalam masyarakat yang mencapai kemajuan tinggi dibidang ekonomi maupun teknologi membuat masyarakat mengalami tekanan-tekanan psikologi yang berat. Materi telah menjadi Tuhan baru atau Tuhan kedua bagi manusia, maka jika tidak mampu mendapatkannya dia beranggapan bahwa dunia itu hampa, tidak berarti. Kecenderungan itu membuat manusia untuk mencari kompensasi kekuatan lain, yaitu sesuatu yang berada di luar dirinya yang dirasa memberikan ketenangan dan ketentraman jiwa. Aspek spiritual adalah pelarian bagi manusia-manusia yang stress berat. Spiritual yang dimaksud belum tentu agama, namun sesuatu apapun yang bisa menentramkan.

Sejak Indonesia merdeka berbagai aliran agama/sempalan agama bertubi-tubi muncul laksana jamur dimusim semi. Apabila munculnya aliran sesat atau aliran sempalan, itu disebabkan karena kurangnya dakwah yang menyentuh lapisan masyarakat, kurangnya komunikasi antar Ormas, adanya perbedaan persepsi, perbedaan pemahaman, dan lain sebagainya. Selama ini sikap pemerintah terhadap adanya aliran sesat masih menitik beratkan pada aspek sosial politik dan keamanan, bukan aspek kaidahnya.

Dalam hal ini, terdapat aspek kajian dalam sosiologi hukum yaitu Yuridis Empiris dimana hukum belum sepenuhnya berjalan pada masa dahulu hingga sekarang, sehingga masuknya aliran sesat atau sempalan masih menitik beratkan pada permasalahan sosial politik dan keamanan. Dengan adanya kepenuhan materi menjadi kan hidup seseorang tentram dan damai itu juga membuat hukum yang ada masih terombang-ambing. Untuk kajian yuridis normatif juga ikut dalam hal ini dimana dalam penghayatan kepercayaan memerlukan perhatian yang seimbang antara pemerintah dengan saudara-saudara yang menganut agama formal. Keimanan merupakan hak asasi manusia yang mendasar jika ternodai sedikit saja ajaran agama itu merupakan pelanggaran HAM bagi penganut agama tersebut.