Sistem Kapitalis Meruntuhkan Pertahanan dan Keamanan?

Mengkaji Kekhawatiran Pak Prabowo terhadap Pemerintahan Pak'de Jokowi

Pada Tanggal 17 April 2019 lalu Bangsa Indonesia merayakan serunya pesta demokrasi di masing-masing TPS yang tersebar di seluruh Indonesia! Bagaimana Saudara? Apakah Anda memilih pilihan calon sesuai dengan hati nurani Anda? Bagaimana pendapat Anda terkait sistem demokrasi di negeri ini?

Antara Pak'de Jokowi dengan Pak Prabowo memiliki kredibilitas yang kuat, ya? Buktinya saja, Anda dapat mencerna dengan cermat kelemahan dan keunggulan masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden, sebelum nantinya Anda benar-benar telah merasa memilih pasangan calon yang terbaik untuk memimpin Negara Indonesia lima tahun yang akan datang!

Indonesia mengadakan pemilihan umum pertama kali pada Tahun 1955. Sudah tercatat 12 kali Indonesia melakukan pemilihan umum hingga sekarang, yaitu pada Tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019! 

Namun, apakah dari setiap pemilihan umum tersebut Anda, saya, dan para orang tua dapat menyadari perubahan afeksi dan fisik negara? Untuk menemukan jawaban atas pertanyaan tersebut, ada baiknya kita mengenal tujuan negara dari dasar negara kita, yaitu Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945, sehingga nanti Anda dan saya akan lebih mudah untuk bersama-sama mengkaji permasalahan inti dari topik pembahasan kita mengenai sistem kapitalisme pada masa pemerintahan Pak'de Jokowi dan perspektif Pak Prabowo terhadap sistem pertahanan dan keamanan di Indonesia.

Pada Tahun 1955 sampai dengan Tahun 1966merupakan tahap awal bagi Bangsa Indonesia "menghidupkan dan mengumpulkan" benih pemikiran yang didasarkan pada Dasar Negara Pancasila dan janji yang terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945.

Permasalahan muncul seiring dengan "percobaan" yang dilakukan pada Orde Lama ini. Mantan Presiden Soekarno dan para kabinet negara, yang dahulu kerap kitasebut dengan KNIP, mencoba untuk merumuskan racikan yang tepat, agar sesuai dengan kaidah-kaidah ketatanegaraan yang didasarkan pada cita-cita kedaulatan rakyat.

Indonesia dan diplomasi. Indonesia dan kesejahteraan rakyat. Bangsa Indonesia pada awalnya mencoba dan mencoba menimbang banyak hal, tetapi perlu dicamkan pada diri setiap masyarakat bernegara, khususnya untuk masyarakat yang menduduki negara berplural, seperti Indonesia, bahwa keseimbangan antara pemerintahan dengan rakyat, walaupun dengan ketersediaan media yang mendekatkan kedua pihak, hal tersebut akan sangat sulit untuk menembus kesepakatan bersama secara sentosa untuk segala aspek kehidupan bermasyarakat yang harmonis. 

Sebagai contoh, pada ujung pemerintahan Bapak Soekarno dikoveri oleh sekelompok gerakan radikal PKI. Tuduhan demi tuduhan ditimpakan kepada beliau, karena beliau mendasarkan sistem negara pada Ideologi Nasionalis, Agamais, dan Komunis (Nasakom). Kebebasan berserikat dan kebebasan mengemukakan pendapat pada era tersebut membuka lebar-lebar gerbang pemerintahan, yang pada hakikatnya harus bersifat rahasia tetapi harus transparan.

Orde Lama adalah era yang sangat muda untuk mengembangkan segala potensi untuk lahirnya kekukuhan dalam bernegara. Namun, dengan keterbukaan negara terhadap kebijakan konstitusional negara menjadi tidak terkontrol. 

Silakan Anda bayangkan! Bangsa yang besar, rakyat yang banyak, ketika 'Ibu' membukakan gerbang selebar-lebarnya untuk mendukung pemerintahan, malah akan saling berdesakan, kemudian mendesak negara. Adu ideologi, begitulah cara saya secara pribadi menggambarkan bagaimana keadaanpada masa tersebut.