Fenomena Kesenjangan Pendidikan di Indonesia

Pembukaan Undang-undang dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa "setiap warga negara Indonesia berhak untuk memperoleh pengajaran". Pernyataan yang tertuang dalam UUD tersebut adalah janji yang harus dipenuhi oleh negara.  Lalu sekarang timbul sebuah pertanyaan apakah negara saat ini belum hadir untuk memberikan pengajaran kepada setiap warga negaranya?

Iya memang tidak bisa dipungkiri negara melalui pemerintah sudah berupaya memberikan pengajaran kepada setiap warga negaranya namun hal tersebut belum sepenuhnya menepati janji yang dituangkan dalam UUD 1945.  

Namun perlu digaris bawahi adalah bahwa saat ini adalah era persaingan  dan era globalisasi, oleh karena itu seharunya  pendidikan di Indonesia tidak hanya berupanya menepati janji  saja tetapi berupaya memberikan pelayanan pendidikan berkualitas. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan prodak pendidikan berupa lulusan-lulusan yang berkualitas juga.

Apakah pendidikan di Indonesia saat ini belum berkualitas?  Jawabnya adalah sudah ada yang berkulitas dan masih banyak yang belum berkualitas. Bukti pendidikan Indonesia di  sudah mulai berkualitas adalah adanya anak-anak Indonesia yang berprestasi di ajang internasional seperti olimpiade sains dan berbagai kontes-kontes inovasi teknologi robotik. 

Mereka yang mewakili Indonesia tersebut merupakan prodak dari pendidikan di Indonesia. Namun yang menjadi masalah adalah tidak semua lembaga pendidikan di Indonesia dapat  memiliki kemampuan untuk melahirkan prodak-prodak  lulusan  yang berkualitas dan memiliki daya saing.

Idealnya adalah  seharusnya setiap lembaga pendidikan di Indonesia mampu menghasilkan lulusan-lulusan yang berdaya saing tinggi. Namun pada kenyataanya  tidak demikian. Hal ini disebabkan  adanya sebuah kesenjangan pendidikan yang terjadi di Indonesia. Pendidikan akan berkualitas jika semua aspek dalam pendidikan sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan di indonesia. 

Sebagai contoh adalah standar fasilitas, standar tenaga pengajar dan standar isi yang disampaikan kepada para siswa. Tidak semua sekolah di Indonesia mampu untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.  Hal ini juga berdampak terhadap lulusan yang dihasilkan. Sebagai contoh, sekolah-sekolah yang memiliki fasilitas laboratorium  adalah hanya sekolah-sekolah yang  ada di wilayah-wilayah perkotaan. 

Sekolah yang ada di kota hampir sebagian besar memiliki fasilitas laboratorium komputer sehingga siswanya dapat dengan mudah melaksankan kegiatan praktek komputer. 

Nah, terus bagaimana dengan sekolah yang ada di desa? Jangankan untuk memiliki laboratorium komputer,  siswanya sudah pernah melihat komputer saja itu sudah bagus. Semuanya ini terjadi karena tidak ada pemerataan pelayanan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah.

Belum semua warga negara di Indonesia menerima pendidikan yang berkualitas. Padahal setiap warga negara di Indonesia berhak untuk memperoleh akses yang mudah untuk memperoleh pendidikan  yang berkualitas di Indonesia. 

Pemerintah hendaknya memeratakan pelayanan pendidikan kesemua wilayah indonesia. Tidak hanya sekolah-sekolah yang di kota saja yang memiliki fasilitas yang  sangat lengkap.