Masa Depan Penerimaan Negara: Menjemput Pajak Di Era Digital

Selain itu, edukasi pajak bagi pelaku usaha digital khususnya UMKM, menjadi hal yang sangat penting. Materi edukasi yang mudah diakses dan dipahami akan mendorong kepatuhan pajak, didasari oleh kesadaran bukan sekadar kepatuhan karena paksaan.

Terakhir, sinergi antara pemerintah, pelaku industri teknologi, platform digital, dan masyarakat luas perlu terus diperkuat. Kolaborasi ini dapat mencakup integrasi data, penerapan kepatuhan pajak secara sukarela, hingga peningkatan transparansi dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Dengan demikian, ekosistem pajak digital yang sehat dan inklusif dapat tercipta, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Di era teknologi saat ini saya percaya bahwa pajak memiliki dua sisi.  Tantangan yang jelas dan banyak transaksi internasional yang sulit dilacak, sementara sistem baru seperti CTAS masih sering mengalami masalah.  Namun, peluangnya juga sangat besar  Contohnya PPN PMSE terus meningkat setiap tahun dengan kepatuhan yang meningkat dan pajak digital sudah mencapai Rp 34,91 triliun sampai Maret 2025. Artinya, pajak dari sektor ini punya potensi besar untuk mendukung penerimaan negara ke depannya, asalkan pemerintah bisa cepat beradaptasi, memperbaiki sistem, dan memberikan edukasi yang baik kepada para pelaku usaha digital.

Salah satu solusi jangka panjang untuk menjemput pajak di era digital adalah modernisasi sistem perpajakan berkelanjutan melalui pengembangan CTAS secara bertahap dan pembaruan teknologi berkala, sehingga Indonesia tetap relevan dengan perkembangan digital. Untuk menjangkau perusahaan digital multinasional dan produsen domestik, pemerintah harus membuat kerangka regulasi yang fleksibel dan sejalan dengan praktik internasional seperti penerapan pajak minimum global.

Sebaliknya, agar kepatuhan pajak tumbuh secara sukarela, peningkatan kapasitas dan pengetahuan digital fiskal harus menjadi program jangka panjang untuk UMKM digital, perusahaan besar dan masyarakat. Untuk mempersempit ruang penghindaran pajak lintas batas, integrasi data nasional dan kerja sama regional misalnya di tingkat ASEAN sangat penting. Terakhir untuk membangun ekosistem fiskal digital yang transparan dan menjadi bagian dari tata kelola ekonomi digital nasional, pemerintah, perusahaan teknologi, lembaga keuangan, akademisi, dan masyarakat sipil harus bekerja sama dengan baik.