Badan Pusat Statistik telah mengeluarkan data pertumbuhan ekonomi di Kuartal II Tahun 2020, secara teknikal Indonesia pun telah mengalami resesi karena sudah mendapati angka penurunan hingga -5,32 persen. "Namun saat ini yang menjadi permasalahan bukan resesi atau tidak, melainkan solusi terhadap permasalahan ekonomi yang sedang dihadapi," ujar Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun.
Pandemi memang telah memberikan dampak yang sangat besar, sebagian aktivitas masyarakat pun terhenti karena Covid-19, maka sektor ekonomi pun menjadi sangat terdampak. Misbakhun berpendapat bahwa dampak itulah yang harus segera dicarikan solusi penyelesaian, menurutnya ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan seketika, namun ada juga yang harus diselesaikan dengan kebijakan-kebijakan baru. Salah satunya adalah dengan mengatasi penurunan daya beli.
"Bagaimana mengatasi penurunan daya beli ini? Menurut saya dengan meningkatkan bantuan sosial. Saya usulkan kalau perlu kelompok masyarakat rentan, baik individual maupun kelompok usaha, listriknya dibebaskan, cicilan motor, cicilan rumah dibiayai oleh negara," ungkap Misbakhun.
Ia memaparkan bahwa masyarakat yang tadinya harus membayar tagihan nantinya dapat mengalihkan uang mereka untuk menjaga kesinambungan daya beli mereka. Setelah itu terealisasikan, pemerintah dapat mencari langkah berikutnya untuk menemukan strategi pembiayaan.
Direktur Core Riset Indonesia, Peiter Abdullah pun berpendapat kalau kondisi sekarang tidak bisa diatasi (hanya) dengan Bansos (Bantuan Sosial), melainkan dengan meningkatkan daya beli --konsumsi masyarakat. Kebijakan pemerintah dalam menghadapi ancaman resesi ekonomi saat ini memang cukup tepat, namun bantuan seperti Bansos, BLT (Bantuan Langsung Tunai), dan bantuan-bantuan serupa juga harus benar-benar tepat sasaran.Â
Jika, tepat sasaran daya beli masyarakat secara otomatis akan meningkatkan aktivitas konsumsi, yang tentunya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Misbakhun juga mengingatkan kembali kepada pemerintah agar tidak menghidupkan "zombie" setelah krisis ekonomi, lantaran terlambat memberikan stimulus untuk perekonomian terdampak Covid-19. "Kalau insentif tak tepat sasaran, maka usaha itu mati, nanti terjadi PHK, kehilangan pelanggan, supply chain habis, yang ada likuidasi. Kita mau menghidupkan mereka sama saja menghidupkan zombie. Jangan sampai habis krisis kita menghidupkan zombie," katanya dalam acara diskusi Dialektika Demokrasi di Gedung Parlemen, Jakarta.
Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dinilai Misbakhun belum terlihat dapat mengatasi permasalahan yang ada. Ia mencotohkan program pembiayaan korporasi sebesar Rp53 triliun ternyata lebih menyentuh ke BUMN, tanpa merangkul korporasi swasta.
Sementara itu, Misbakhun mengatakan pemerintah perlu mengulurkan tangan ke semua sektor, baik usaha seperti UMKM hingga korporasi yang sudah berdiri agar tidak sampai mati, dengan segala kemungkinan yang ada. Misbakhun pun kembali menyarankan kebijakan Quantitative Easing, agar negara dapat mengeluarkan surat utang yang dibeli Bank Indonesia (BI) dengan suku bunga rendah.
