Runtuhnya rezim orde baru pada tahun 1998 yang ditandai dengan turunnya ribuan mahasiswa ke jalanan meminta presiden Suharto turun dari jabatannya sebagai presiden Republik Indonesia (RI) saat itu, karena sudah melewati dua periode masa jabatan, telah melanggar konstitusi UUD 1945. Selama pemerintahan orde baru rakyat tidak bebas menyampaikan aspirasi, akibatnya hingga 32 tahun pemerintahan Suharto memimpin Indonesia. Jika tidak ada yang berani bersuara, bisa jadi kepemimpinan orde baru akan terus berlanjut hingga sekarang.
Memasuki era reformasi dan demokrasi sesuai amandemen UUD tahun 2002 bahwa Indonesia menganut  sistem politik demokrasi. Hal ini ditandai dengan terpilihnya untuk pertama kali Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai presiden RI ke 6 secara demokratis di tahun 2004. Sejak itu kepemimpinan nasional dinakhodai oleh SBY, rakyat dengan bebas dapat mengekspresikan aspirasinya, baik secara verbal maupun perilaku/aksi, bahkan sering keluar dari batas aturan etika moral mengingat sebagai bangsa timur yang sangat kental dengan adab, sopan santun dan saling menghormati. Karena banyak aturan dan etika diabaikan hingga sering berujung gaduh/bertikai antar masyarakat demi mempertahankan jagoannya dalam merebut suara pemilih.Tapi kepemimpinan SBY mampu mengendalikan semua dengan baik, apakah karena SBY memiliki latar belakang militer dengan kepemimpinan yang kuat serta paham peta geografi dan geopolitik Indonesia. Ditambah selama berkarir selain pada level kepemimpinan nasional bahkan internasional sehingga membuat rakyat percaya dan yakin bahwa negara bisa dikendalikan dengan baik. Setidaknya ada rasa sungkan rakyat terhadap pemimpinnya, walau ada ricuh masih bisa dikontrol baik dan tidak mengarah pada perbedaan ideologi bangsa, ideologi bangsa Indonesia sudah final dan mengikat yaitu ideologi Pancasila. Kericuhan yang terjadi masih dalam konteks menang dan kalah yang menimbulkan kemarahan dalam tarung di pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden (pileg, pilkada dan pilpres).
Setelah sepuluh tahun SBY memimpin Indonesia, estafet kepemimpinan nasional selanjutnya beralih ke presiden Joko Widodo (Jokowi), namun entah apa penyebab pastinya dirasakan kompetisi pemilu semakin keras, sejak kompetisi pemilihan gubernur (pilgub) DKI tahun 2017 dengan memainkan politik identitas. Jika sudah masuk politik identitas dalam politik demokrasi, ini sangat berbahaya dan riskan, jika sudah masuk ke ranah keyakinan hakiki, akan mudah terpancing untuk melakukan apapun demi membela keyakinannya. Akhirnya membuat masyarakat semakin bingung, gaduh dan terpecah karena rakyat dihadapkan pada dua hal yang sama pentingnya bagi kehidupan yaitu keyakinan (agama) dan negara (tempat tinggal) sejatinya kedua hal tersebut tidak bisa dipisahkan. Ini yang terus memicu hingga berlanjut pada pilpres tahun 2019 lalu, dikhawatirkan jika tidak tegas dan segera mengantisipasinya akan mengarah pada perpecahan secara ideologi, jika demikian negara menjadi tidak stabil.
Situasi politik demokrasi yang sudah mengarah pada perpecahan anak bangsa harus dihindari, karena jika tidak akan semakin sulit diatasi. Pemerintah Jokowi dan seluruh elemen bangsa tentu kelelahan menghadapi situasi seperti ini berdampak kinerja pemerintah tidak efektif karena rakyat terus ricuh saling menyalahkan, tidak tahu siapa yang harus dipercaya.
Akhirnya dalam proses penyelenggaraan negara banyak masyarakat masih berperilaku subjektif terhadap pemerintah, walau sudah bekerja keras masih dianggap belum baik dan masih disalahkan apalagi jika salah. Pun bagi rakyat yang tidak memilih pemerintahan saat ini di pemilu lalu sejatinya harus taat konstitusi, wajib hukumnya untuk menghormati. Walau bukan berasal dari warna yang sama bukan berarti apa yang dilakukan pemerintah semua salah, terbaik berpikir objektif agar kinerja pemerintah terbantu dengan cara jika bagus kinerjanya patut diapresiasi, jika tidak tepat harus dikritisi dengan memberi solusi, sembari di sisi lain terus berjuang mewujudkan visi misi dari kelompoknya. Sikap seperti ini jika menjadi pegangan dalam kompetisi di alam demokrasi dapat mendidik rakyat agar semakin cerdas dan peduli di ruang politik praktis maka akan menghasilkan pemimpin-pemimpin handal di masa depan. Jika yang dirasakan sebaliknya, muncul pertanyaan penting kemudian, siapakah orang atau kelompok yang memicu terjadinya politik identitas yang membahayakan Indonesia?
Pertanyaan berikutnya yang penting untuk ditanyakan agar politik demokrasi dapat menghasilkan pemimpin yang tangguh yang dibutuhkan oleh dinamika ke depan secara global bagi Indonesia, apakah pemimpin yang dibutuhkan hanya karena memiliki popularitas tinggi secara nasional namun mengabaikan kemampuan dan keberanian dalam mengambil langkah kebijakan yang adil bagi seluruh rakyat ? Atau karena dinamika yang terus berkembang, maka dibutuhkan pemimpin dengan latar belakang militer agar masyarakat lebih tertib dan patuh ? Ataukah butuh pemimpin yang walau dipilih secara demokratis namun dalam menjalankan amanah harus secara otoriter dalam arti secara tegas menjalankan seluruh program kerja yang telah dijanjikan dengan tidak lagi bertanya kepada rakyat saat amanah diemban, karena akan merubah program kerja yang telah ditetapkan saat kampanye sebagai program yang ditawarkan? Ataukah butuh pemimpin yang secara perform memiliki tampilan yang mengagumkan sehingga dengan kehadirannya saja sudah membuat perasaan dan kehidupan masyarakat tenang dan percaya, akhirnya bisa fokus bekerja dan produktif ? Perjalanan kehidupan berbangsa itu tidak bisa diburu-buru, ia dapat berproses dengan tenang tanpa dirasakan sudah mengarah pada perubahan keadaan yang lebih baik. Ini harus menjadi kepedulian dan perhatian bangsa Indonesia untuk mengkajinya lebih dalam dan hati-hati untuk memunculkan kader bangsa terbaik yang dibutuhkan.
Mengurus dan mengelola negara berbeda dengan mengurus dan mengelola sebuah perusahaan. Jika negara memiliki tanggung jawab besar  untuk melindungi kedaulatan bangsa, menjaga keutuhan wilayah serta keselamatan jiwa bangsa agar terwujud stabilitas negara (jangka panjang), jika perusahaan mengejar target jangka pendek berupa keuntungan profit dan keuntungan tersebut dibagi kepada semua karyawan setiap bulannya, dan jika perusahaan tersebut mengalami bangkrut bisa dengan mudah membuat perusahaan baru dengan nama lain. Bahkan dalam hal ini negara yang mengatur perusahaan-perusahaan tersebut agar dapat terus produktif, berdampak ekonomi negara kuat. Artinya Indonesia membutuhkan pemimpin yang bisa mengatur, mengarahkan, mengendalikan semua sektor kehidupan bernegara dengan berimbang.
Sejatinya inilah konsep dasar yang harus dipahami oleh seluruh anak bangsa, Â terutama bagi mereka calon pemimpin bangsa di masa kini dan masa depan. Pentingnya sebuah bangsa memiliki kualitas sumber daya manusia (SDM) mumpuni (mengenal diri) agar lebih mudah memberdayakan diri sendiri menjadi pribadi mandiri, saat diberikan amanah lebih besar menjadi pemimpin negeri, sudah memahami dan bertanggung jawab karena kesadaran saat sebagai rakyat telah tertempa baik. Namun apapun rumus yang digunakan dalam menjalankan amanah rakyat, terbaik dimulai dengan contoh dari para pemimpin sebagai role model bagi rakyat agar dapat menjaga pikir, lisan dan tindakan, memutuskan kebijakkan dan lain-lain. Karena setiap yang dilakukan pemimpin seringkali diikuti oleh rakyatnya.
Hal yang dapat melemahkan spirit dalam kehidupan berbangsa harus dihindari karena akan menyedot energi besar dan melelahkan seluruh anak bangsa serta tujuan bernegara jadi tidak efektif. Jika seluruh warga negara Indonesia (WNI) memiliki kesadaran tinggi terhadap nilai-nilai yang menjadi pedoman bersama maka sistem politik demokrasi dapat berjalan pada jalurnya dan memudahkan dalam menjalani proses demokrasi yang normal, tujuan efektif.
Secara umum syarat demokrasi dapat berjalan normal adalah pendidikan dan kesejahteraan rakyat harus sama baiknya agar dalam melihat dan memahami serta merasakan sebuah kebijakan dapat seragam dipahami maka lebih mudah terwujud tujuan bersama. Situasi dilema, antara harus memajukan rakyatnya dahulu baru demokrasi berjalan baik atau politik demokrasi dijalankan maka dapat memajukan rakyatnya menjadi kesepakatan bersama, mana yang harus dikedepankan secara bertanggung jawab.
Saat era orde baru dulu, memang secara stabilitas negara terjaga baik namun secara pendidikan dalam arti sebagai WNI yang memiliki hak hidup sama untuk maju dan berkembang dalam ruang konstitusi faktanya tidak demikian, berdampak rakyat sulit merefleksikan keinginannya sehingga terkesan bodoh. Bodoh bukan semata tidak mengerti ilmu tapi karena takut dalam mengekspresikan suara hati sehingga hanya bisa sebagai pengikut.
