Pasca terpilihnya Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat, Kang Emil sapaan akrabnya langsung tancap gas. Seperti yang terlihat di beberapa postingan instagram miliknya, ia membuat program untuk Jawa Barat dengan cara anak muda zaman now.
Bahkan Kang Emil lewat kanal media sosialnya mulai tebar pesona soal terobosan rencana aksi kepemimpinannya di Jawa Barat mulai dari Pembuatan Teknologi silinder pada sejumlah titik pembatas jalan untuk mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas jalan, Jabar Quick Response, Gerakan Shubuh Berjamaah, Pembangunan Gelanggang Generasi Muda, Revitalisasi kali malang di Bekasi, Percepatan Tol Cisumdawu, dan yang ter-epik dan paling ditunggu-tunggu orang Jawa Barat adalah Reaktivasi Jalur Kereta.
Kang Emil mengabarkan bahwa empat jalur kereta api di Jawa Barat yang sudah lama tidak beroperasi akan diaktifkan kembali setelah terlantar puluhan tahun.
Hal ini seperti yang diunggah pada akun media sosial miliknya pada 12 September 2018, Ridwan Kamil menyebutkan "SIAP-SIAP KE PANGANDARAN, KAWAH PUTIH & JATINANGOR NAIK KERETA API. Rapat kerja dgn direksi PT KAI membahas akselerasi 4 jalur baru rel kereta api: 1. Jakarta-BDG-Pangandaran, 2. BDG- Ciwidey, 3. Bekasi-BDG-Garut, 4. BDG-Rancaekek-Jati Nangor-Tanjung Sari Sumedang."
Keempat jalur kereta tersebut tepatnya diderah Banjar-Pangandaran, Bandung-Ciwidey, Cibatu-Garut-Cikajang, dan Rancaekek-Jatinangor-Tanjungsari. Dengan total biaya anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp7,9 triliun.
Ia berharap Provinsi Jawa Barat yang dipimpinnya bisa sama seperti  Eropa maupun negara maju lainnya yang mampu melayani masyarakatnya dengan sarana transportasi yang terintegrasi, aman dan juga nyaman.
Ridwan Kamil mengungkapkan Pemprov Jabar memprioritaskan rencana empat reaktivasi jalur kereta api. Di antaranya jalur Bandung-Ciwidey, Rancaekek-Tanjungsari, Banjar-Pangandaran -Cijulang, dan jalur Cibatu-Garut-Cikajang.
Untuk jalur pertama yang akan segera diaktifkan Provinsi Jawa Barat adalah Jalur Kereta Api Cibatu-Garut. Maka dari itu dibutuhkan kerjasama semua pihak termasuk masyarakat yang sudah menempati lahan PT KAI (Persero) berpuluh tahun tanpa bayar ke pemiliknya harus segera pindah. Masyarakat harus legawa, demi dampak sosial, ekonomi Provinsi Jawa Barat yang lebih baik.
Bandung, 09 November 2018
