Bauran Kebijakan BI untuk Memitigasi Dampak Wabah Covid-19

Covid-19 atau Corona adalah virus  yang menyerang sistem pernapasan manusia yang berawal dari Wuhan, Cina pada tahun 2019. Telah diketahui bahwa virus Covid-19 ini telah menyebar di lebih dari 200 negara dan telah menyebabkan krisis kesehatan dan krisis kemanusiaan. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh setiap negara di dunia yaitu bagaimana merespon pencegahan penyebaran krisis tersebut untuk tidak banyak pengaruhnya terhadap perekonomian dan bahkan dapat terjadi krisis keuangan sehingga membutuhkan kebijakan dari Bank Indonesia. 

Dampak lain dari wabah Covid-19 sangatlah kompleks, karena hampir disemua bidang atau sektor terdampak. Seperti di sektor pendidikan, kegiatan belajar dan mengajar dilakukan secara daring (dalam jaringan) atau online. Menurut pendapat saya, dengan sistem online seperti ini, efektivitas dari belajar akan berkurang. Karena terdapat kendala dalam proses pembelajaran. Contoh terkendala dengan sinyal yang kurang mendukung sehingga proses dari belajar mengajarakan terkendala. Sehingga bauran dari kebijakan BI dan kebijakan Fiskal sangatlah diperlukan untuk memitigasi risiko dampak pandemi Covid-19.   

Kemudian dalam bauran kebijakan, harus memusatkan pada tiga hal yaitu kesehatan dan kemanusian, menjamin kondisi masyarakat, dan melindungi sektor usaha ekonomi agar mereka tidak mengalami kerugian serta melindungi sektor keungan. Kondisi seperti ini, pemerintah melakukan pembatasan untuk melakukan kegiatan diluar rumah seperti social distancing. Oleh karena itu ada kebijakan-kebijakan fiskal unconventional yaitu meningkatkan anggaran untuk kesehatan. Untuk pemenuhan APD setiap negara sedang berebut atau bersaing, karena setiap negara membutuhkannya. Inilah yang disebut krisis dibidang kesehatan dunia. Namun, setiap negara telah meningkatkan anggaran dibidang kesehatan. 

Kemudian social safety nett, banyak negara telah mempunyai jaring pengamanan yang baik entah dari segi jumlahnya yang diperbanyak atau dari segi manfaat yang diberikan. Juga dilakukan dengan memberikan sembako atau gaji minimum yang di jamin oleh pemerintah dalam bentuk tunai kepada setiap individu. Kemudian melakukan stimulus ke sektor terdampak. Di bidang stimulus moneter dan sektor keuangan, yaitu penurunan suku bunga, melakukan fasilitas dalam dunia usaha, pelonggaran syarat pencicilan kredit, dan penundaan pembayaran kredit.

Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dalam melakukan tugas dan wewenangnya yang diatur dalam undang-undang yaitu UU NO.23/1999 tentang Bank Indonesia, memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain. Sebagai badan hukum publik Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya.  BI mempunyai dua indikator ekonomi untuk memitigasi dampak Covid-19 yaitu:

 Perkembangan Indikator Ekonomi

Terdapat 5 hal dalam indikator ekonomi yaitu :

Nilai tukar rupiah dipandang masih undervalued dan diperkirakan akan menguat. 

 Inflasi tetap rendah

 Aliran masuk modal asing mengalami peningkatan sejak minggu II Mei 2020

 Cadangan devisa akhir Mei 2020 diprakirakan meningkat.